BOGOR — Sejumlah aktivis mahasiswa generasi 1980-an yang tergabung dalam Badan Koordinasi (BAKOR) Mahasiswa Bandung menggelar pertemuan silaturahmi di Doea Tjangkir, Bogor, pada Sabtu (24/1). Pertemuan yang dihadiri sekitar 40 aktivis BAKOR yang eksis sejak 1988 itu sekaligus menjadi ajang memperkuat konsolidasi antaranggota yang kini telah berkiprah di berbagai bidang aktivitas politik nasional.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Para peserta memanfaatkan forum tersebut untuk membedah situasi dan kondisi nasional terkini dari berbagai aspek kehidupan bernegara.
Dalam forum itu, para aktivis saling bertukar pandangan, menyampaikan gagasan, serta mencurahkan keresahan mereka terhadap kondisi bangsa saat ini yang dinilai perlu disikapi secara serius.
Salah satu tokoh BAKOR, Saleh Hidayat, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat kembali hubungan antarkawan serta menyatukan kembali resonansi pemikiran terkait kondisi negara.
Menurutnya, banyak anggota BAKOR yang telah menyebar di berbagai lini, sehingga forum seperti ini menjadi penting untuk menyamakan keprihatinan.
Dayat, sapaan akrab Saleh Hidayat, menjelaskan bahwa meskipun tidak memiliki platform ideologi yang sama dan memiliki afiliasi politik yang beragam, sejak awal berdirinya BAKOR dilandasi oleh keprihatinan yang sama terhadap cara Orde Baru mengelola negara.
Ia juga menyoroti dominasi militer dan praktik penjarahan kekayaan alam demi kepentingan kroni penguasa, yang belakangan ini dinilai menunjukkan kecenderungan mengulang kembali sejarah kelam masa lalu.
Ia menambahkan, BAKOR Bandung didirikan dengan semangat koreksi total agar Indonesia menjadi lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan, terutama demi kepentingan rakyat dan negara.
Salah satu kegelisahan utama yang mengemuka dalam diskusi adalah masih kuatnya dominasi oligarki dalam perekonomian nasional serta belum meratanya kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Rizal Darmaputra menyoroti kondisi Indonesia dari perspektif hubungan internasional. Menurutnya, demokrasi di Indonesia masih dalam proses pembelajaran yang berat dan panjang.
Ia menilai, bergabungnya Indonesia ke dalam dewan perdamaian (Board of Peace) turut memengaruhi dinamika politik dalam negeri.
“Ada potensi gangguan stabilitas politik. Pertarungan Cina vs Amerika yang begitu besar, Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh 2 (dua) negara adikuasa tersebut,” tuturnya.
“Artinya kondisi politik domestik ke depan menuju situasi yang rentan. Konsolidasi Civil Society mutlak diperlukan,” tambah Rizal.
Selain itu, forum juga menyoroti kekhawatiran akan potensi kebangkitan kembali pola-pola Orde Baru di era reformasi yang hampir memasuki usia 30 tahun.
Menguatnya peran TNI di ranah sipil, gurita bisnis oknum Polri, hingga praktik Aparat Penegak Hukum (APH) yang kerap dinilai menggunakan hukum untuk membungkam kritik masyarakat sipil turut menjadi pembahasan serius.
Meski demikian, sejumlah peserta juga menyampaikan optimisme, terutama dengan mulai munculnya barisan aktivis yang kini terlibat langsung dalam pengelolaan negara.
Walaupun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan tertulis, sebagaimana tradisi BAKOR di masa lalu di mana hasil diskusi disimpan sebagai refleksi masing-masing individu, seluruh peserta sepakat bahwa di manapun posisi politik yang diambil, cita-cita BAKOR tentang demokrasi dan keadilan ekonomi harus tetap menjadi garis perjuangan bersama.
Mereka juga menilai, konsolidasi melalui pertemuan rutin serta perluasan jaringan ke berbagai kota merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Penguatan masyarakat sipil dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah kembalinya rezim otoriter. (*).
