JAKARTA – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menilai pengadaan 21 mobil listrik untuk kendaraan dinas pejabat Pemprov DKI bertolak belakang dengan program prioritas Pj Gubernur Heru Budi Hartono.
Hal itu diungkapkannya merespon rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli 21 mobil dinas listrik untuk para pejabat DKI pada 2023 antara lain Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono, para asisten pemerintahan, inspektorat, dan dinas lainnya.
Wibi mengungkapkan, program yang dicanangkan Pj Gubernur DKI dalam program pembangunan DKI Jakarta 2023-2024 berfokus pada mengatasi masalah kemacetan, banjir, dan ketahanan ekonomi.
“Menurut saya itu malah tidak konsisten dengan arahan dari Pj Gubernur,” kata Wibi Andrino, baru-baru ini.
Anggota Komisi C DPRD DKI itu menilai, Pemprov DKI seharusnya tidak membeli mobil listrik, tetapi menyalurkan subsidi untuk pengguna transportasi umum. Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI harus bisa menerjemahkan arahan Heru yang ingin fokus mengendalikan macet di ibu kota.
“Hari ini kita bicara Jakarta. Keadaan Jakarta yang sedang mengalami krisis transportasi publik dan permasalahan kemacetan seharusnya menjadi skala prioritas,” jelas Wibi.
Legislator muda NasDem itu menambahkan, pemerintah daerah seharusnya tidak menambah kendaraan pribadi jika memang ingin menurunkan tingkat kemacetan di Jakarta. Karenanya, Wibi mendorong Pemprov DKI sebaiknya menambah subsidi transportasi publik ketimbang membeli mobil listrik.
“Saya tidak bilang itu pemborosan, tapi tidak sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur (Heru Budi),” pungkasnya. (*/FM/WH)
