Jika ingin menghilangkan para PKL disekitar pusat keramaian yang ditengah kota, seperti Stasiun, Terminal dan Pusat Perkantoran pemerintahan tertentu, maka jangan biarkan banyak orang tidak memiliki pekerjaan, atau pindahkan penyebab keramaian itu ke pinggir kota.
Begitu juga, dengan penataan sarana transportasi (angkutan umum), akhirnya banyak angkutan kota hendak dieliminasi yang berdampak supir angkot kehilangan lapangan pekerjaan. Seharusnya pemerintah memikirkan pekerjaan para supir angkot selanjutnya pasca penghilangan angkot dari ruas-ruas jalan diperkotaan nantinya.
Dan masih banyak lagi yang persoalan yang diciptakan pemerintah itu sendiri terkait penggusuran dan penghilangan pekerjaan rakyat sebagai sumber nafkah hidupnya, atas dalih menata kota atau wilayah, tetapi malah membuat rakyatnya hidup segan mati tak mau.
Sekali lagi, kita harus menolak penggusuran tanpa memanusiakan manusia. Dan kita menolak pemerintah yang berusaha menghilangkan sumber nafkah kehidupan keluarga, tanpa ada pengganti pekerjaan sebagai sumber nafkah menghidupi keluarga.
Pancasila menjamin, setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan, teknis pelaksanaannya adalah Tugas pemerintah untuk mengejawantahkan dalam berbagai peraturan dan teknis pelaksanaannya. Nilai-nilai di Pancasila membicarakan keselamatan rakyatnya, dan mengutamakan nasib hidup manusianya, bukan untuk memperindah, mempercantik atau menata fisik kota.
Jika akhirnya pemerintah malah menghilangkan dan menggusur rakyat dari pekerjaannya, maka pemerintah itu sudah melanggar nilai-nilai Pancasila itu.
Vayireh Sitohang
Ketua *Gerakan Pembumian Pancasila* Bogor
