JAKARTA – Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi ekonomi, termasuk pertimbangan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa).
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, dalam diskusi bertema “Menakar Untung Rugi Rencana Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS” yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
“Sebagai pimpinan Komisi I yang membawahi urusan luar negeri, kami bertanggung jawab memberikan masukan konstruktif terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia,” ujar Anton, politisi Fraksi Partai Demokrat.
Anton menekankan pentingnya keterlibatan publik, seperti pakar, akademisi, dan kaum intelektual, dalam proses perumusan kebijakan luar negeri.
Menurutnya, anak muda dan mahasiswa yang tertarik pada politik global juga perlu diberi ruang untuk memahami dinamika dan pertimbangan yang diperlukan dalam langkah pemerintah di arena internasional.
“Kita perlu meneladani kepemimpinan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang berhasil membawa Indonesia melewati krisis ekonomi global tahun 2008 dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.
Anton berharap pemerintah mampu mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang jika Indonesia bergabung dengan BRICS.
Menurutnya, organisasi tersebut harus dioptimalkan untuk mendukung kepentingan nasional, khususnya dalam bidang ekonomi.
Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Muhsin Syihab (Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kemlu RI), Teuku Rezasyah (Pakar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran), Esther Sri Astuti (Direktur Eksekutif INDEF), dan Alexey Rykov (Political Counsellor of Russian Embassy). (*/DR)
