KOTA BOGOR – Tidak disiplinnya bendahara partai berlambang pohon beringin itu membuat geram seluruh Tim Koalisi Partai Pemenang Bima Arya Dan Dedie Rachim, Tauhid J. Tagor selaku Ketua Golkar Kota Bogor pun angkat bicara kepada HeadlineBogor.com di Posko Pemenang Bima-Dedie (Saung Badra) Sabtu Malam 28 April 2018.
Tagor menjelaskan kepada HeadlineBogor.com bahwa kinerja bendahara Golkar yang juga menjadi bendahara Tim pemenangan Bima-Dedie tidak disiplin dalam transparansi anggaran masuk dan anggaran keluar.
“Saya sebagai ketua tim pemenangan Bima-Dedie harus segera ambil sikap, maka untuk posisi Bendahara Tim Pemenangan Badra sudah kami ganti, hal ini demi menyelamatkan dan memenangkan Paslon yang kami usung. Bukan hanya tidak disiplin dalam keuangan Paslon saja, bahwa temuan pun ada didalam keuangan partai. Terkait Banpol dan lainnya itu sebetulnya tidak ada masalah. Saya tahunya itu baik-baik saja, kalo ada yang merasa dicurangi perihal uang partai bukan saya urusannya, itu urusan bendahara. Makanya bendahara harus bertanggung jawab perihal ini.” Ungkap Tagor
Pentolan Partai Demokrat Kota Bogor Ferro Sopacua tidak ambil diam. Ferro pun mengkritisi perihal ini.
“Bendahara tim yang tadinya dipegang oleh saudara Refli saat ini sudah digantikan oleh saudara Yorys Dirgantara, hal tersebut dilakukan karena telah terjadi tindakan indisipliner yang diperbuat oleh bendahara lama, kami harus mengambil tindakan yang cepat dan akurat mengenai hal tersebut, ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan kelancaran paslon badra dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Bogor.” Demikian dikatakan oleh Ferro Sopacua, Wakil Ketua Tim Badra kepada HeadlineBogor.com
“Alhamdulillah kondisi aman dan terkendali dan sekarang kita tetap berkonsentrasi penuh menghadapi berbagai event kampanye.” tambahnya.
Berbeda tempat, saat dihubungi HeadlineBogor.com Rusly Prihatevy selaku Ketua Bapilu Golkar Kota Bogor pun mengaku bahwa Bendahara Golkar menjadi bahan perbincangan pengurus dalam perihal keuangan.
“Hari selasa pekan lalu kaitan persoalan salah satunya Bendahara yang mana pada saat rapat pengurus harian mensikapi permasalahan bendahara kita semuanya mengemukakan pendapatnya, persoalan ini pun harus diklarifikasi oleh sodara Bendahara agar apa yang dibicarakan terang menderang kaitan keuangan partai, maka dari itu sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO Golkar) kita menunggu maksimal 30 hari dari hasil rapat yang sudah kita putuskan, karena sodara bendahara mempunyai hak pembelaan dan pernyataannya secara organisasi dan kami menunggu pernyataannya kaitan laporan keuangan Partai, harapan kami sodara bendahara agar dapat melaporkan keuangan Partai secara transparan dan akuntabel kami pengurus membuka diri apabila sodara bendahara kiranya dapat melaporkan laporan keuangannya. Untuk itu apabila dalam rentan waktu tersebut tidak diindahkan maka sesuai hasil rapat pengurus, kami mengusulkan kepada DPD Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan bendahara bahkan apabila tidak dapat menyelesaikan dan melaporkannya kami akan mengusulkan pula untuk pemecatannya, mengapa demikian kita sebagai pengurus partai tingkat II memiliki SK resmi dari DPD Provinsi Jawa barat dan mempunyai payung hukum dan sesuai Ad/Art Partai.” Jelas Rusly
Sandi Ilham
