Kasus Upah Pungut Pemkab Bogor, KPK Telusuri Aliran Uang dan Perintah

KABUPATEN BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hingga kini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melakukan pendalaman saat dikonfirmasi iNewsBogor.id terkait perkembangan kasus tersebut.

“Penyidik masih terus lakukan pendalaman,” ujar Budi, dikutip dari iNewsBogor.id, Sabtu (19/9).

Sebelumnya, KPK menyita sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan pemotongan insentif atau upah pungut pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.

Penyidik masih menelusuri asal-usul uang, mekanisme dan periode pemotongan, termasuk aliran dana serta pihak yang diduga menerima manfaat.

“Penyidik tentu menelusuri apakah pemotongan ini rutin dilakukan, jumlahnya berapa, dan rutinnya berapa bulan sekali. Itu semuanya masuk ke dalam materi yang didalami,” kata Budi.

Selain aliran uang, KPK juga menelusuri pihak yang diduga memberikan perintah pemotongan.

“Termasuk alur perintah, jadi selain mengikuti aliran uang kita juga melihat bagaimana alur perintahnya, ini hulunya siapa,” kata Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor serta melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemkab Bogor.

KPK sebelumnya menegaskan penyidikan perkara upah pungut masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dan belum menetapkan tersangka.

Kasus ini juga berbeda dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun OTT KPK pada September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan pertanahan atau HGB di wilayah Bogor.

Hingga kini, publik masih menunggu hasil penyidikan KPK mengenai mekanisme pemotongan, pihak yang memerintahkan, aliran dana, serta pihak yang nantinya dimintai pertanggungjawaban hukum. (SND)