JAKARTA – Menjelang 11 bulan pendaftaran Pilpres 2024
dinamika arah Pilpres sangat dinamis. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Capres 2024 penuh dengan resiko.
Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi dulu baru kemudian capres/cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra PKB.
Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya, sedangkan presidential threshold 115 kursi atau 20% kursi di DPR RI.
“Artinya butuh partai lain. Anggap saja mengarah ke Partai Demokrat yang punya 54 kursi dengan AHY sebagai capres atau cawapres. Ini pun kalau digabung baru 113 kursi sehingga belum cukup untuk mengusung capres karena kurang 2 kursi,” ujar Mochtar Mohamad.
Alasan ketiga, kata dia, Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidential threshold 115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya.
“Pertanyaan muncul, PKS mendapat apa kalau capres-cawapresnya Anies-AHY?” tanya Mochtar.
Alasan keempat, menurut Mochtar, Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersamaan dengan Pileg 2024 pada 14 Februari 2024. Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas (coattail effect) capres/cawapres akan dominan memengaruhi perolehan kursi di Pileg.
“Akibatnya, bisa saja PKS tidak lolos di parliamentary threshold 4% karena tidak mengusung kadernya di Capres/Cawapres 2024, di sisi lain PKS mempersiapkan Salim Assegaf dan Ahmad Syaikhu sebagai calonnya,” tandas Mochtar.
Kelima, bisa saja PKS akan mencari koalisi yang memungkinkan kadernya menjadi capres/cawapres. Peluang ini mengarah gabung dengan KIB dengan kalkulasi Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi dan PKS 50 kursi sehingga total 198 kursi. BIsa jadi Capresnya Arlangga Hartaro Ketum Golkar DAN cawapresnya Achmad Syaikhu Preiden PKS dan partai Islam bisa berumpul di koalisi ini.
Keenam, kata Mochtar, langkah Pemerintah Jokowi meresafel kabinet dari 3 kader Nasdem yakni Menteri Pertanian, Menteri Kominfo dan Menteri Kehutanan LH maka formasi kabinet bisa saja memberikan warna baru contoh PAN selain Menteri Perdagangan ditambah Menteri Kehutanan LH,
PPP selain Menteri Bapenas ditambah Menteri Agama,
PKS gabung ke koalisi Pemerintah misalnya menjadi Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo.
Dari peta tersebut, Mochtar Mohamad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa mengarah ke 3 poros, yakni:
poros 1 PDI Perjuangan 128 kursi,
poros 2 Gerindra 78 kursi-PKB 58 kursi total 136Kursi dan
poros 3 KIB Golkar 85 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi sehingga total 198 kursi.
Dengan demikian, kata Mochtar, Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024.
Lebih jauh dia menyebutkan, “menurut saya dengan kkonfigurasi 3 poros ini politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan black campaign maupun negative campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari dan Konsep Konstruksi Pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pemerintah Jokowi bisa berkelanjutan,” tandas Mochtar.
(SND)
