DKPP dan HPPMI Perkuat Pengawasan Hewan Kurban di Kota Bogor Jelang Idul Adha 2026

KOTA BOGOR – Kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor dan Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) semakin diperkuat menjelang perayaan Idul Adha. Sinergi ini difokuskan pada pencegahan penyakit hewan kurban sekaligus penataan sistem penjualan agar lebih tertib dan aman.

Dalam upaya tersebut, kedua pihak meningkatkan pengawasan di lapangan, dengan menata memantau lokasi penjualan, serta memperketat penerapan aturan administrasi bagi para pedagang hewan kurban di Kota Bogor.

Penataan Pedagang dan Kebersihan Lingkungan
Ketua HPPMI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur lokasi penjualan hewan kurban.

Menurutnya, keberadaan pedagang liar yang memanfaatkan trotoar dan badan jalan kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak dikelola dengan baik.

“Harus ada aturan tegas karena saat ini terindikasi banyak pedagang liar yang menjajakan hewan kurban di pinggir jalan. Mereka memanfaatkan trotoar dan badan jalan untuk bertransaksi sehingga mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan limbah yang mencemari lingkungan,” ujar Toni dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Ia juga mendorong Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan surat edaran guna menata sistem penjualan yang lebih tertib, sekaligus melindungi peternak lokal dari masuknya pedagang luar daerah yang tidak terdata.

Wajib SKKH dan Penindakan Tegas
Untuk menjamin kesehatan dan keamanan hewan kurban, DKPP Kota Bogor menetapkan aturan ketat terkait administrasi. Setiap hewan yang diperjualbelikan wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang sah.