Petisi 26 Geruduk DPRD Kabupaten Bogor, Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi
Redaksi 28 September 2026 5:13 pm . 1 min read 
KABUPATEN BOGOR – Ratusan massa Petisi 26 yang menggalang 1 juta tanda tangan untuk menolak korupsi di Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (28/9).
Massa berjalan kaki dari Posko Petisi 26 di Padepokan Padakamy, Jalan Nurul Abror, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong. Sekitar pukul 11.05 WIB, massa memasuki Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor dan bergerak menuju gerbang DPRD.
Massa memasang banner dukungan penggalangan 1 juta tanda tangan tolak korupsi yang telah ditandatangani ratusan ribu warga dari berbagai kalangan, mulai PKL, buruh, pelajar, mahasiswa, ormas, LSM, guru, wartawan hingga pengusaha.
Gerbang DPRD yang telah dikunci kemudian didatangi massa. Setelah berorasi dan melakukan aksi teatrikal selama sekitar 15 menit, situasi memanas ketika massa membakar ban. Aparat kepolisian berupaya memadamkan api.
Tak lama kemudian, massa membuka paksa gerbang DPRD Kabupaten Bogor dan meminta anggota dewan keluar untuk mendengarkan aspirasi serta 12 tuntutan yang dibawa.
Koordinator Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu, Riswan Riswanto, menegaskan Petisi 26 bukan bentuk vonis terhadap individu maupun pihak tertentu.
Menurutnya, gerakan tersebut merupakan partisipasi publik dan kontrol sosial agar dugaan penyimpangan diperiksa secara objektif berdasarkan hukum.
“Hari ini kita akan tagih komitmen anggota DPRD Kabupaten Bogor untuk mendukung penggalangan 1 juta tanda tangan tolak korupsi,” kata Riswan.
Adapun 12 tuntutan massa meliputi desakan kepada KPK untuk mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor, termasuk kasus upah pungut, serta memberikan kepastian hukum atas perkara yang telah ditangani di Kabupaten Bogor.
Massa juga mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan dan membuka ruang evaluasi sistem pengawasan pemerintahan daerah, Inspektorat memperkuat pengawasan internal, serta Pemkab Bogor meningkatkan transparansi pengelolaan APBD.
Selain itu, massa meminta audit dan evaluasi program yang berisiko penyimpangan, penguatan pengawasan aset daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, tindak lanjut profesional atas laporan dugaan korupsi, serta pembangunan sistem pencegahan korupsi yang terukur.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada anggota DPRD Kabupaten Bogor yang keluar menemui massa untuk menerima aspirasi dan tuntutan tersebut. (SND)
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !