Polda Metro Jaya Geledah Kantor BPN Kabupaten Bogor, Bongkar Dugaan Mafia Tanah

Dok. Tim Penyidik Polda Metro Jaya Saat Menggeledah Kantor BPN Kabupaten Bogor.

KABUPATEN BOGOR — Penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di tiga lokasi pada Rabu (9/9). Salah satu lokasi yang digeledah yakni kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP DK Zendrato, mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Post ADS 1

[irp]

“Adapun tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti, di mana penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2019,” kata DK Zendrato.

Menurutnya, penyidikan perkara tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 hingga saat ini. Selama proses penyidikan, polisi juga telah memeriksa hampir 50 orang untuk mendalami dugaan pemalsuan dalam program PTSL tersebut.

“Penyidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang,” ujarnya.

Dalam penggeledahan di tiga lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya berupa dokumen fisik terkait warkah, dokumen elektronik, perangkat mesin tik hingga komputer.

“Untuk barang bukti yang kita amankan berupa dokumen fisik terhadap warkah, kemudian juga ada dokumen elektronik, terus perangkat mesin tik dan komputer, dan barang bukti lainnya,” jelasnya.

DK Zendrato mengungkapkan, perkara tersebut merupakan bagian dari Target Operasi Mafia Tanah 2026. Penyidik menduga terdapat sejumlah oknum yang terlibat dalam perkara tersebut.

[irp]

“Penyidikan kita ini merupakan Target Operasi Mafia Tanah 2026,” tegasnya.

Ia menyebut dugaan keterlibatan tersebut mencakup sejumlah pihak, mulai dari oknum tim ajudikasi panitia PTSL, kelompok masyarakat (pokmas) di tingkat kelurahan atau desa, hingga oknum di lingkungan BPN.

“Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dari oknum tim ajudikasi panitia PTSL, kemudian oknum dari pokmas dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan oknum dari BPN,” pungkasnya. (DR)

Berita Daerah & Nasional

Menu
ASPRO Property..

Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA

Promo Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !