Presiden Prabowo Tegaskan Penegakan Hukum untuk Pelanggar Standar Mutu Beras

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang disorot adalah dugaan pelanggaran terhadap standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasaran.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 di antaranya tidak memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dari hasil pemeriksaan 268 merek, ada 212 yang tidak sesuai standar yang ditentukan oleh pemerintah. Brokennya ada yang 30, 35, 40 bahkan ada sampai 50 persen. Jadi tidak sesuai standar,” ujar Mentan kepada awak media usai rapat.

Selain itu, ditemukan juga kandungan beras patah (broken) yang melebihi ambang batas yang diizinkan dalam regulasi. Hal ini memicu kekhawatiran akan dampaknya terhadap konsumen serta kredibilitas distribusi pangan nasional.

Mentan menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan ini.

“Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi, penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tegas agar proses hukum terhadap para pelanggar dijalankan secara menyeluruh.

“Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti. Nanti kita akan rakortas, kita akan bahas lagi,” pungkas Mentan. (DR)