JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya tengah mendalami penyebab kebocoran anggaran negara yang dianggap dapat membahayakan pembangunan nasional dan masa depan generasi mendatang.
“Presiden menyebutkan bahwa kita harus berani mengakui adanya terlalu banyak kebocoran anggaran yang berpotensi merusak masa depan negara,” ujar Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (11/11).
Kapolri menjelaskan bahwa sejumlah praktik fraud seperti suap, penggelapan pajak, dan pemalsuan cukai adalah penyebab utama kebocoran anggaran.
Selain itu, di sektor perpajakan juga ditemukan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyimpangan dalam perdagangan internasional yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Selain perpajakan, Jenderal Sigit menyoroti masalah yang terdapat di sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya di sektor sumber daya alam seperti pertambangan mineral dan batu bara (minerba), serta sektor perikanan dan kelautan.
“Tidak hanya di tingkat pusat, kebocoran juga terjadi hingga di tingkat desa. Ini tentu berdampak pada kesinambungan pembangunan di daerah dan menimbulkan kesenjangan yang harus kita antisipasi,” jelasnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo dalam konsep Asta Cita, strategi pencegahan kebocoran anggaran difokuskan pada upaya mencapai swasembada pangan, energi, serta hilirisasi industri dengan meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam.
Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan penegakan hukum yang profesional, membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta optimalisasi teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum.
Jenderal Sigit juga menyebutkan bahwa strategi ini terbagi dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, fokus utama adalah pembentukan satuan tugas khusus serta peningkatan pengawasan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan energi.
Sedangkan untuk rencana jangka menengah, Polri akan memaksimalkan penegakan hukum dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta mendukung iklim investasi.
Adapun rencana jangka panjang meliputi perbaikan lingkungan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan industri berkelanjutan, penghapusan tambang ilegal, dan optimalisasi pendapatan negara dari sektor industri. (*/DR)
