Headline Bogor | Lulu Azhari Lucky : Mangkirnya Kewajiban PT. Antam Untuk Mereklamasi Lokasi Pasca Penambangan

KABUPATEN BOGOR – Kekayaan alam Kabupaten Bogor khususnya Kabupaten Bogor wilayah barat yakni kekayaan alam berupa tambang yakni emas. Salah satunya hadirnya perusahaan tambang milik negara yaitu BUMN PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang lokasinya berada di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Ketua LSM Madaniyah, Lulu Azhari Lucky atau yang akrab disapa Ki Jalu menilai setelah kekayaan emas tersebut dikelola selama puluhan tahun oleh PT. Aneka Tambang, dan pada akhirnya di tahun 2018 dijadikan sebagai destinasi wisata, Lulu melihat adanya penghindaran dari PT. Aneka Tambang untuk mereklamasi lokasi tambang pasca pengelolaan.

“Hal ini menurut kami ANTAM seakan-akan menghindari kewajiban untuk mereklamasi lokasi tambang pasca penambangan yang dilakukan oleh PT. Antam,” tutur Ki Jalu.

Dan menurut Lulu, PT. Aneka Tambang harusnya mentaati aturan dan perundang – undangan yang berlaku diantaranya :

1. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur beberapa kewajiban secara umum yang harus ditaati oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
2. Terkait dengan praktik reklamasi pascatambang, telah diatur dalam Pasal 99 UU Minerba. Pada Pasal 99 UU Minerba tersebut diatur bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan kewajiban ini dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
3. Selanjutnya, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP 78/2010), dinyatakan bahwa pemegang IUP eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.

“Dari hal-hal tersebut bahwa jelas PT. Aneka Tambang telah mangkir dari kewajiban reklamasi pasca tambang,” tegas Lulu.

Terkait bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Nanggung, menurut Lulu bukanlah disebabkan oleh penambang liar atau gurandil. (Masyarakat Bogor mengistilahkan dengan nama gurandil dari makna gurandilan / gegembolan (memanggul karung).

“Maka dengan itu kami menilai bahwa faktor utama banjir dan longsor di Nanggung dan sekitarnya bukan disebabkan penambang liar atau gurandil, akan tetapi dampak dari pergantian musim kemarau panjang, dengan ada curah hujan yang tinggi, dan wilayah lahan yang labil, di dukung juga tidak adanya reklame lahan pasca tambang oleh BUMN Aneka Tambang,” jelasnya.

“Dalam hal ini penghijauan yang berkelanjutan baik yang menjadi kewajiban perusahaan pasca tambang, dan lahan kehutanan yang sudah lama di kelola oleh pertambangan, serta Pemerintah Daerah pun kurang memberikan penegasan dikarenakan regulasi pertambangan merupakan kewenangan Gubernur, saat ini bukan saling menyalahkan akan tetapi intropeksi diri dan tanggap atas kenyataan di lapangan, jangan sampai masyarakat kecil yang hanya bagian kecil usaha malah jadi kambing hitam,” pungkas Lulu. (*)