Ia menilai, bergabungnya Indonesia ke dalam dewan perdamaian (Board of Peace) turut memengaruhi dinamika politik dalam negeri.
“Ada potensi gangguan stabilitas politik. Pertarungan Cina vs Amerika yang begitu besar, Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh 2 (dua) negara adikuasa tersebut,” tuturnya.
“Artinya kondisi politik domestik ke depan menuju situasi yang rentan. Konsolidasi Civil Society mutlak diperlukan,” tambah Rizal.
Selain itu, forum juga menyoroti kekhawatiran akan potensi kebangkitan kembali pola-pola Orde Baru di era reformasi yang hampir memasuki usia 30 tahun.
Menguatnya peran TNI di ranah sipil, gurita bisnis oknum Polri, hingga praktik Aparat Penegak Hukum (APH) yang kerap dinilai menggunakan hukum untuk membungkam kritik masyarakat sipil turut menjadi pembahasan serius.
Meski demikian, sejumlah peserta juga menyampaikan optimisme, terutama dengan mulai munculnya barisan aktivis yang kini terlibat langsung dalam pengelolaan negara.
Walaupun pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesimpulan tertulis, sebagaimana tradisi BAKOR di masa lalu di mana hasil diskusi disimpan sebagai refleksi masing-masing individu, seluruh peserta sepakat bahwa di manapun posisi politik yang diambil, cita-cita BAKOR tentang demokrasi dan keadilan ekonomi harus tetap menjadi garis perjuangan bersama.
Mereka juga menilai, konsolidasi melalui pertemuan rutin serta perluasan jaringan ke berbagai kota merupakan kebutuhan mendesak saat ini. Penguatan masyarakat sipil dinilai sebagai satu-satunya jalan untuk mencegah kembalinya rezim otoriter. (*).
