Sumber data untuk subsidi elpiji 3 kg dari kementerian ESDM jelas Saadiah, berasal dari Kementerian Sosial, melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin (DTPPFM) detail Saadiah adalah hasil pemutakhiran oleh BPS dengan survey tahun 2015. Update terpadu berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
Namun sayangnya, secara umum berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) SK Mensos No. 8/2019, hasil pemutakhirannya masih jauh dari harapan. “Dari 34 provinsi, hanya 11 provinsi yang melakukan pemutakhiran atau baru mencapai 32,4%,” kata Saadiah.
Di level kabupaten/kota, hanya 71 Kabupaten/kota dari 514 Kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran atau 13,8 %. Akibatnya, kebijakan pencabutan subsidi elpiji 3 kg akan akan terjadi ketidaktepatan sasaran, imbuhnya.
Sehingga menurut Saadiah, pemerintah tidak memaksakan diri untuk mencabut subsidi gas elpiji 3 kg pada pertengahan tahun 2020. “Jangan paksakan. Ada banyak hal yang harus dibenahi,” Saadiah mengingatkan.
Pemutakhiran dan validasi data penerima subsidi, model distribusi, evaluasi efektifitas uji coba distribusi, mengkaji dampaknya bagi masyarakat kecil dan UMKM adalah beberapa catatan yang perlu jadi perhatian. “Rencana Pencabutan Subsidi elpiji 3 kg akan membebani wong cilik. Hentikan rencana tersebut,” tutupnya. (*)
