Saat rapat gabungan antara DPR dengan pemerintah terkait BPJS, tetap memutuskan tidak boleh ada kenaikan untuk kelas 3 PBPU dan BP, sebelum adanya perbaikan data dari BPJS Kesehatan. DPR juga meminta hasil cleansing dilakukan secepatnya. Tadi solusi dari Ketua DPR Puan Mahari meminta 19 jutaan kelas 3 yang PBPU dan BP dimasukkan ke dalam PBI (penerima bantuan iuran),” pungkasnya.
Pada Rapat Gabung terlihat Seluruh Komisi menolak adanya kenaikan iuran BPJS untuk kelas tiga. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dirinya menegaskan pihaknya menolak keras kenaikan BPJS.”Kami menolak BPJS dinaikkan kalau tidak akan banyak uang negara yang dihamburkan, kalau pemerintah tidak mau ikut keputusan DPR, maka tidak usah rapat lagi,” tegasnya.
Sumber : dpr.go.id
