Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Bogor Jalan Ditempat, Jangan Sampai Publik Anggap KPK Mandul

KABUPATEN BOGOR – Hampir satu bulan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan, publik masih menunggu kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab.

KPK sebelumnya telah menyita uang Rp1,5 miliar yang disebut sebagai barang bukti. Namun, hingga kini belum ada pihak yang diumumkan sebagai tersangka.

Aktivis Anti Korupsi Bogor, Dul Samson, menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap KPK. Menurutnya, penyitaan uang dalam jumlah besar semestinya menjadi bagian penting dalam mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

“Uang Rp1,5 miliar sudah disita, tapi tersangka belum ada. Jangan sampai KPK disebut mandul dalam menangani kasus ini,” ujar Dul Samson dalam keterangannya, pada Ahad (20/9).

KPK sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Penyidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari pemotongan upah pungut.

Dul Samson mempertanyakan perkembangan penyidikan yang hingga kini belum disertai pengumuman tersangka.

“Kalau barang bukti sudah jelas, aliran dana sudah terungkap, tapi pelakunya belum diumumkan, itu menimbulkan tanda tanya besar,” katanya.

Ia juga meminta KPK terbuka dalam menyampaikan perkembangan perkara agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“KPK harus tunjukkan keberanian. Jangan sampai publik menganggap ada yang dilindungi,” tegasnya.

Kasus dugaan korupsi upah pungut tersebut sebelumnya sempat dikaitkan dengan isu operasi tangkap tangan (OTT). Namun, KPK membantah adanya OTT dan menyatakan kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari proses penanganan perkara.

Sebelumnya, KPK menyampaikan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi upah pungut di tiga dinas Pemerintah Kabupaten Bogor masih berlangsung. Penetapan tersangka belum dilakukan karena sprindik yang digunakan masih bersifat umum.

Juru Bicara KPK mengatakan penyidik masih memeriksa sejumlah pihak dan menelusuri aliran dana untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

“Penyidik masih mendalami konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana. Penetapan tersangka dilakukan setelah alat bukti terpenuhi,” ujar pihak KPK dalam keterangan resminya.

KPK juga menegaskan penyitaan uang Rp1,5 miliar merupakan bagian dari pengamanan bukti awal.

“Kami memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya.

Dengan penyidikan yang telah berjalan hampir satu bulan, publik kini menunggu langkah lanjutan KPK, termasuk kepastian mengenai pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

“KPK harus segera memberi kepastian. Jangan biarkan kasus ini menggantung, karena itu hanya akan merusak kepercayaan publik,” tutup Dul Samson. (SND)