Headline Nasional | Ketua KAMMI Bogor : Rakyat Dikekang, WNA Disayang

BOGOR – Pemerintah lagi-lagi disorot atas kebijakan yang menjadi polemik terkait pelarangan mudik menjelang Lebaran Idul Fitri. Hal ini disebabkan atas ketidak terbukaan pemerintah terhadap WNA China yang diperbolehkan masuk ke Negara Indonesia sedangkan di waktu bersamaan rakyat Indonesia sendiri dilarang untuk melakukan perjalanan ke luar kota dengan alasan mudik.

“Saya merasa Pemerintah saat ini kurang fokus dan tidak konsisten dengan tujuan dilarangnya mudik. Bagaimana bisa ketika rakyat dilarang mudik, tetapi disisi lain WNA China mulai berdatangan. Ini mengakibatkan hati rakyat Indonesia menjadi terluka atas kebijakan yang membingungkan” ujar Edo Agasiswanto, Bogor (9/5).

WNA China mulai berdatangan dari tanggal 4 Mei 2021 sebanyak kurang lebih 85 orang dengan nomor penerbangan CZ8353 dari Shenzhen di Terminal 3 kedatangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi ini didapatkan dari Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradhana Anggakara.

Informasi yang didapatkan pula dari pemerintah, bahwa WN China sudah mematuhi protokol kesehatan, namun ketika diperiksa oleh pihak Kemenkes ternyata dua WN China dinyatakan positif covid-19.

“Data kedatangan dari China menggunakan beberapa penerbangan dengan waktu kedatangan yang berbeda. Dari keseluruhan yang sudah dilakukan swab pertama, terdapat dua orang positif tanpa gejala,” jelas Kasubdit Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Benget Saragih, Jumat (7/4/).

Di sisi lain, rakyat Indonesia sudah mengalami 2 kali lebaran Idul Fitri tidak di kampung halamannya masing-masing. Ini menyebabkan banyak sekali rakyat yang terpaksa melakukan mudik dengan berbagai macam cara. Hal itu bertujuan untuk bisa bertemu dengan keluarga dan bisa bersilaturahmi bersama keluarga.

“Sudah 2 kali lebaran Idul Fitri berbeda seperti biasanya. Ini menyebabkan kerinduan yang mendalam bagi para perantau. Apalagi kondisi pandemi covid ini tidak mengalami kemajuan dalam penanganan. Adanya vaksin tidak menyebabkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan masih ada warga yang sudah divaksin masih tetap terkena covid. Sebagai contoh istri dari Gubernur Jawa Barat. Padahal sudah divaksin tetapi masih terkena covid.” Imbuh Edo Agasiswanto

Saran untuk pemerintah dalam menangani covid-19 harus lebih bijak dan tegas tanpa melihat kondisi dan keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu harus bisa melihat kepentingan dan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan WNA. Hal ini harus segera diluruskan dan dilakukan keterbukaan informasi, supaya rakyat Indonesia memahami kebijakan pemerintah dan bisa mengikuti kebijakan tersebut. Bagaimana bisa mengikuti kebijakan pemerintah, apabila pemerintah tidak konsisten dan lebih peduli dengan WNA daripada rakyat sendiri. (*)