Kebijakannya Dinilai Bikin Resah dan Gaduh, Mulyadi Minta Presiden Prabowo Evaluasi Hanif Faisol
Redaksi 10 Oktober 2025 9:25 pm . 2 min read 
KABUPATEN BOGOR – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi, menyoroti langkah Kementerian Lingkungan Hidup yang menyegel sejumlah obyek wisata di kawasan Puncak, Bogor.
Kritik tersebut disampaikan saat dirinya melaksanakan kegiatan reses di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Kamis, 9 Oktober 2025.
“Sengaja saya memilih reses di daerah Cisarua Puncak karena adanya kegaduhan terkait kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang menyegel sejumlah obyek wisata di kawasan Puncak beberapa waktu lalu,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, tindakan yang diambil kementerian telah menimbulkan efek domino terhadap sektor pariwisata yang selama ini menjadi nadi ekonomi masyarakat setempat.
“Saya mengingatkan agar kebijakan tak membuat gaduh dan menimbulkan keresahan baru,” tegasnya.
Mulyadi menambahkan, dampak kebijakan penyegelan tersebut sudah mulai terasa.
“Banyak karyawan sudah dirumahkan, wisatawan berkurang, pendapatan UMKM menurun. Kalau dibiarkan, bisa saja angka kriminalitas naik dan anak-anak putus sekolah karena ekonomi keluarga terganggu,” ucapnya.
Ia juga menilai langkah kementerian tidak adil karena tidak semua usaha wisata yang disegel merupakan pelanggar aturan.
“Yang membuat saya heran, justru beberapa usaha wisata yang telah mengantongi izin resmi ikut disegel. Sementara, usaha yang tak berizin malah dibiarkan begitu saja,” ungkap Mulyadi.
Mulyadi mendesak pemerintah agar turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
“Negara harus memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini karena berdampak terhadap ribuan warga yang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
“Kami berharap Pak Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang serampangan sehingga berdampak pada masyarakat di Bogor Selatan,” pungkas Mulyadi. (DR)
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !