Khusus untuk WTP, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia menjelaskan, untuk mempertahankan hal itu tentunya perlu terus ada perbaikan sistem. Terutama sistem yang integrasi, yang sudah diberlakukan di Kabupaten Bogor. Yakni Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Pelaporan atau yang dikenal Simral.
Dari poin penghargaan tersebut, menurut Didi setiap point memiliki indikator yang berbeda – beda. Untuk opini WTP misalnya, itu merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan di Kabupaten Bogor. Dimana BPK menerima laporan keuangan pemerintah daerah yang masuk dalam kategori opini WTP tersebut.
“Dari mulai perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, sampai penyusunan anggaran dan pelaporan, sekarang sudah terintegrasi. Digitalisasi juga menjadi salah satu indikatornya,” terangnya.
Soal kendala pada Simral, memang tak bisa dipungkiri. Terutama sekarang ini dalam masa transisi dari peralihan sistem yang tidak terintegrasi, menjadi sistem yang terintegrasi. Tentunya ada beberapa akun yang perlu ada penambahan dan pematangan.
Lalu, ada pula indikator pemerintah daerah yang kerjasama daerahnya tergolong baik oleh Pemprov. Sementara indikator untuk status yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hal itu dinilai dari mulai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.
