Rentetan Perkara Hukum di Kabupaten Bogor Disorot, Reza Indragiri Ingatkan Lawfare

Kedua perkara tersebut belum dapat disimpulkan sebagai satu rangkaian atau memiliki hubungan politik tertentu.

Meski demikian, munculnya sejumlah perkara yang bersinggungan dengan lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor menempatkan Bupati Bogor Rudy Susmanto pada tuntutan publik terkait tata kelola dan pengawasan internal.

Bupati sebagai kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan aparatur bekerja sesuai aturan, transparan, serta kooperatif terhadap proses hukum.

Reza mengingatkan persoalan akan semakin serius apabila institusi penegak hukum dimanfaatkan sebagai alat dalam pertarungan kepentingan.

“Semakin berbahaya manakala institusi penegakan hukum membiarkan dirinya disalahgunakan sebagai senjata dalam lawfare itu,” ujarnya.

Meski demikian, pandangan tersebut tetap harus diuji berdasarkan fakta dan bukti. Publik juga perlu membedakan perkara yang sudah terbukti, dugaan yang masih dalam penyidikan, serta analisis mengenai motif penegakan hukum.

Dalam konteks Kabupaten Bogor, kritik terhadap pemerintah daerah dan pengawasan terhadap proses hukum perlu berjalan beriringan. Korupsi harus dibongkar apabila terdapat bukti, sementara potensi penyalahgunaan kewenangan juga perlu diawasi.

Pada akhirnya, publik membutuhkan penegakan hukum yang bekerja berdasarkan bukti dan prosedur, bukan menjadi alat kepentingan kekuasaan. (DR)