Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat terus memberikan dukungan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat dan juga pemerintah daerah (Pemda).
“Peranan BUMN dari sisi sovereign statusnya memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan dan juga dimiliki pemerintah dengan aset total yang dimilikinya cukup besar,” kata Menkeu usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (3/6).
Di dalam program pemulihan ekonomi ini, menurut Menkeu, ada 12 BUMN yang mendapatkan dukungan.
Menurut Menkeu, mulai Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan mendapatkan tambahan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara, dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan, itu sebesar Rp45,4 triliun.
“Kedua untuk PT Hutama Karya dinaikkan PMN-nya dari Rp3,5 triliun ditambah dengan Rp7,5 triliun sehingga menjadi Rp11 triliun. Untuk PT Kereta Api akan ditambahkan dana talangan sebesar Rp3,5 triliun,” imbuh Menkeu.
Untuk Bahana BPUI yang menangani Jamkrindo dan Askrindo, menurut Menkeu, akan mendapatkan penyertaan modal negara sebesar Rp6 triliun di dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi, serta PMN nontunai sebesar Rp268 miliar.
Kemudian untuk PTPN, lanjut Menkeu, adalah mendapatkan dana talangan pinjaman modal kerja dan untuk PNM yang melakukan program untuk Ultra Mikro (Umi) dan Mekaar akan ditambahkan penanaman modal negaranya dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun.
Ia mengharapkan dukungan untuk bisa meningkatkan kapasitas dalam memberikan dukungan kepada usaha ultra mikro yang di bawah Rp10 juta.
