SAPMA PP Kota Bogor Sayangkan Sikap Kabag Hukum dan HAM Bogor Terkait GMNI

KOTA BOGOR – Aktivis pemuda Kota Bogor, Sion Toni Samosir, menyesalkan langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dinilai melakukan upaya pembungkaman terhadap mahasiswa pasca aksi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) pada 21 Agustus 2025 di Balaikota Bogor.

Sekretaris SAPMA PP Kota Bogor itu menilai pernyataan Kabag Hukum dan HAM justru berpotensi memperkeruh suasana.

“Saya menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bogor yang melakukan upaya pembukaman melalui Kabag Hukum dan HAM. Namanya saja Kabag Hukum dan HAM, tapi justru mencoba melakukan pembukaman terhadap teman-teman mahasiswa,” ujar Toni dalam keterangan yang diterima media, Sabtu (23/8).

Toni mempertanyakan apakah sikap tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan daerah, baik Wali Kota atau Wakil Wali Kota Bogor.

“Yang menjadi pertanyaan saya, apakah benar itu atas instruksi wali kota dan wakil wali kota? Kabag Hukum dan HAM sangat reaktif dan cari panggung,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar reaksi berlebihan dari pejabat Pemkot Bogor tidak memicu gelombang aksi lanjutan yang lebih besar.

“Jangan sampai inisiatif reaksi Kabag Hukum dan HAM yang berlebihan ini malah memicu unjuk rasa yang lebih besar ke depan,” tegasnya.

Menurut Toni, tindakan Kabag Hukum dan HAM yang terkesan mendukung pelaporan terhadap mahasiswa mencerminkan adanya upaya membungkam suara kritis. Padahal, mahasiswa selama ini dikenal sebagai agen perubahan dan representasi kepentingan masyarakat.

“Ini sangat disayangkan, karena seharusnya Kabag Hukum dan HAM melindungi hak asasi manusia, bukan justru melanggarnya dengan mendukung pelaporan terhadap mahasiswa,” jelasnya.

Lebih lanjut, Toni menilai suara Balaikota seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan instrumen untuk memenjarakan mahasiswa. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai kebebasan berpendapat dan menciptakan suasana ketakutan di kalangan masyarakat.

Ia juga menyoroti adanya dukungan dari sejumlah simpatisan yang dianggap memperlemah demokrasi dengan dalih penegakan hukum. Bahkan, Toni menyinggung beredarnya video yang memperlihatkan simpatisan mengecat ulang gedung Balaikota sembari menghasut mahasiswa.

“Kesimpulannya sederhana, cukup ajak komunikasi teman-teman GMNI. Jangan sampai justru ada hasutan yang lebih berbahaya,” ujar Toni.

Aktivis tersebut kemudian mendesak Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Jaenal Mutaqin untuk mengevaluasi peran Kabag Hukum dan HAM.

“Sebagai pemimpin daerah, Pak Dedie dan Pak Jaenal harus memastikan tindakan aparat pemerintah tidak melanggar HAM. Mereka perlu melindungi kebebasan berpendapat dan memastikan suara mahasiswa didengar, bukan dibungkam,” tegas Toni.

Ia menambahkan, wali kota dan wakilnya juga harus berhati-hati agar tidak terpengaruh pihak-pihak yang dianggap tidak kompeten dalam memberikan masukan.

“Jangan sampai wali kota dan wakil wali kota memiliki pembisik yang tidak kompeten dalam mengambil keputusan, karena itu akan menjadi benalu dalam pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (*)