Soroti Penyalahgunaan Senjata, Menteri HAM Minta Evaluasi Prosedur Penggunaan

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pimpinan TNI, Polri, dan Perbakin memberikan perhatian serius terhadap maraknya penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil.

Hal ini disampaikan Pigai menyusul sejumlah insiden penembakan yang terjadi belakangan ini, termasuk insiden di rest area tol Tangerang-Merak baru-baru ini.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, yang melibatkan seorang pengacara sebagai korban.

“Artinya terjadi penyalahgunaan senjata baik oleh aparat maupun masyarakat sipil yang harus jadi atensi baik oleh pimpinan TNI, Polri, dan juga Perbakin,” ujar Pigai melalui Kabag TU, Protokol, dan Humas Kementerian HAM, Jumat (3/1) malam.

Pigai menegaskan bahwa perlu evaluasi total terhadap prosedur dan peruntukan penggunaan senjata. Menurutnya, penggunaan senjata diatur dengan ketat berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku, sehingga setiap pelanggaran merupakan bentuk ancaman serius.

“Artinya ada aspek legalitas dan prosedur yang dilanggar sehingga bukan saja pengetatan yang diperlukan tetapi evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi Hak Asasi Manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kasus penembakan tidak hanya menimbulkan ketakutan di masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman bagi hak hidup.

“Salah satu aspek penting HAM adalah kebebasan dari rasa takut atau freedom of fears. Dalam kasus seperti ini jelas menebarkan ketakutan dan tentu saja menjadi ancaman bagi kehidupan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya,” tegas Pigai.

Terkait insiden penembakan yang melibatkan aparat TNI, Natalius Pigai meminta agar kasus tersebut diusut secara profesional demi memenuhi rasa keadilan bagi korban.

“Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” pungkasnya. (DR)