KOTA BOGOR – Mahasiswa Farmasi sekaligus anggota Departemen Mental dan Ideologi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA Universitas Pakuan, Muhamad Raihan Rahman mengkritik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor yang menggelar debat perdana calon wali kota (cawalkot) Pilkada 2024 di salah satu stasiun televisi di Jakarta pada Jumat, 8 November 2024.
Raihan menyayangkan keputusan KPU Kota Bogor yang memindahkan acara penting ini ke Jakarta. Menurutnya, KPU Kota Bogor seharusnya bisa bekerja sama dengan pihak keamanan setempat di Kota Bogor untuk memastikan acara berjalan aman dan kondusif.
“KPU Kota Bogor hanya membuang-buang waktu dan anggaran untuk memindahkan lokasi debat dari Kota Bogor ke Jakarta,” kata Raihan dalam pernyataannya yang diterima redaksi, Jumat (8/11).
Ia juga menegaskan bahwa debat perdana seharusnya menjadi ajang bagi para calon untuk beradu ide, gagasan, serta menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat Kota Bogor. Raihan menilai keamanan di Kota Bogor sebetulnya cukup untuk menjaga kondusivitas debat.
“Seharusnya debat tetap dilaksanakan di Bogor dengan aturan yang ketat agar warga Bogor dapat merasakan antusiasme dan dapat menilai visi dan misi dari masing-masing calon,” ujarnya.
Pemindahan lokasi ini diduga dilakukan karena kekhawatiran akan terulangnya kericuhan seperti yang terjadi dalam debat independen sebelumnya di Universitas Ibn Khaldun, di mana pendukung calon nomor urut 01 dan 03 terlibat perselisihan.
Raihan mengharapkan para calon dan pendukung dapat menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik di hadapan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini cenderung skeptis terhadap politik dan berharap para calon mampu menunjukkan bahwa politik dapat menjadi instrumen perubahan yang positif.
“Apalagi masyarakat sipil sudah mengalami trust issue terhadap politik itu sendiri, sehingga seharusnya para calon dapat meyakinkan warga bahwa politik dapat membawa perubahan dan tidak selalu kotor,” tambahnya.
Raihan juga menyoroti masih banyaknya aspek yang perlu dibenahi di Kota Bogor. Menurutnya, para calon wali kota seharusnya lebih fokus untuk turun langsung ke masyarakat dan menawarkan visi dan misi yang konkret demi kemajuan Kota Bogor, bukan malah mempertontonkan ketidakdewasaan dalam berkampanye.
Keputusan KPU untuk memindahkan lokasi debat ke Jakarta dinilai oleh Raihan sebagai tanda kurangnya koordinasi KPU Kota Bogor dengan para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini disayangkan karena mengakibatkan masyarakat Kota Bogor kehilangan kesempatan untuk menyaksikan langsung debat kandidat di daerah mereka. (DR)
