KOTA BOGOR – Kamis Malam (21 Juni 2018) bertempat di gedung salah satu hotel di Kota Bogor, debat putaran kedua calon walikota & wakil walikota bogor periode 2018-2023 dengan tema “Menyerasikan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat serta meningkatkan pelayanan publik” yang disiarkan langsung oleh stasiun tv swasta. Perwakilan IPB, AKA, UNPAK yang tergabung dalam Aliansi BEM Se Bogor turut hadir dalam debat putaran kedua calon pemimpin kota bogor malem tadi. Di debat putaran dua ini, adanya peningkatan kualitas setiap paslon terlihat dengan kesiapan para paslon dalam menjawab pertanyaan yang dilayangkan dari panelis dan paslon lain. Jawaban yang tidak monoton dan solusi kongkrit dari setiap permasalahan di Kota bogor yang terangkum dari beberapa pertanyaan membuat para penonton dan masyarakat cukup puas, karena pada dasarnya seluruh elemen kota bogor mengharapkan adanya solusi kongkrit dari setiap permasalahan di Kota Bogor.
Tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh setiap paslon, Aliansi BEM Se Bogor menyodorkan Kontrak Sosial kepada setiap pasangan calon, dengan format kontrak sosial pihak pertama dari paslon dan pihak kedua Aliansi BEM Se Bogor dengan di tandatangani diatas materai, agar janji-janji yang diutarakan paslon saat menjawab pertanyaan bisa dikawal & diikat oleh mahasiswa bogor secara kesepakatan hitam diatas putih. Kontrak ini merupakan bentuk dari mahasiswa mengkawal siapapun paslon terpilih dalam 5 tahun ke depan sejak dilantik.
Sebanyak 17 poin dan 1 pasal pada kontrak sosial dalam merealisasikan program-program dan solusi kongkrit dari setiap permasalahan di Kota Bogor seperti halnya kemacetan, pelayanan kesehatan, transportasi, fasilitas pendidikan di setiap kelurahan, infrastruktur, kebersihan, KKN, kemiskinan, Rencana Tata Ruang Wilayah, menegakkan seadil – adilnya Perda Nomor 12 tahun 2009, Program Edukasi bagi pemuda membangun setiap kelurahan, Bermitra dengan Kampus-kampus kota bogor dalam proses pembangunan masyarakat dalam bentuk pengabdian dosen maupun mahasiswa, selain program yang kami sodorkan dalam bentuk kontrak adanya pelaporan pelaksanaan program maupun penuntasan masalah serta rencana kota bogor dalam hal pembangunan infrastruktur dalam bentuk videotron di titik pusat Kota Bogor, Dan poin terakhir pada isi kontrak sosial tersebut bersedia mengadakan dialog dengan Aliansi BEM Se Bogor setiap 3 bulan sekali sejak dilantik
Terdapat 1 Pasal dari kontrak yang BSB sodorkan untuk menjalankan konsekuensi apabila paslon terlantik tidak menjalankan 17 poin kontrak sosial yang kami ajukan dengan bunyi pasal, dan apabila Pihak Pertama tidak melakukan atau menyelesaikan dan tidak berkoordinasi dengan Pihak Kedua apabila terjadi sebuah masalah maka Pihak Pertama selaku sebagai pasang terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Bogor siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Kontrak sosial yang Aliansi BEM Se BOGOR sodorkan ke setiap paslon di tandatangani oleh perwakilan dari setiap paslon, paslon 1 (Achmad Ru’yat), paslon 2 (Edgar Suratman), paslon 3 (Bima Arya), paslon 4 (Sugeng Teguh).
Siapapun pemimpin Kota Bogor yang terpilih nanti, bisa menjalankan amanah dengan seadil-adilnya, mendengar dan turun langsung ke permasalahan yang ada pada setiap kelurahan maupun kecamatan, kesiapan mereka dalam memimpin harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat kota bogor, agar terciptanya nuansa baru pada pemerintahan kota bogor dalam keterbukaan serta transparansi dari setiap aspirasi masyarakat Kota Bogor dan yang pasti akan terus pantau adalah merealisasikan janji nya dari setiap visi misi, dan kontrak sosial dengan BEM Se Bogor
Pemimpin yang dibutuhkan bukan sekedar menjalankan program tanpa menyentuh rakyat kecil, mereka yang mungkin masih banyak keberadaannya di kota bogor dan perlu diperhatikan secara khusus. Pemkot diharalkan bisa menjadi pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat, Bogor sebagai Kota Beriman adalah mereka yang takut pada kuasa & kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
