KOTA BOGOR – Pembangunan sarana ibadah, Masjid Agung Kota Bogor hingga kini masih saja mandek, dan masih menunggu audit oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pemerintah Kota Bogor sendiri telah menganggarkan Rp 15 miliar guna melanjutkan pembangunan masjid yang berada di Pasar Kebon Kembang tersebut.
Namun mandeknya pembangunan Masjid Agung menjadi sorotan berbagai pihak, Ketua Forum Masyarakat Jasa Kontruksi (FMJK), Muamar Torik menilai Pemerintah Kota Bogor harus belajar dari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jabar penyedia jasa pembangunan diduga bersalah, sehingga dikenakan saksi pengembalian anggaran Rp 700 juta.
“Pemkot Bogor harus belajar dari kejadian temuan BPKP Provinsi Jawa Barat, yang menyatakan penyedia jasa bangunan bermasalah yang harus mengembalikan anggaran 700 juta,” ujar Muamar.
Muamar pun berharap, Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan audit konstruksi, sehingga tender lelang bisa dilakukan di tahun ini.
“Saya harap Dinas PUPR bisa segera menyelesaikan auditnya, sehingga tender lelang bisa dilaksanakan di tahun ini, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya masyarakat perihal terkatung – katungnya pembangunan Masjid Agung,” pungkas Muamar. (*)