Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Jam Masuk Sekolah Pukul 06.30 dan Sekolah Swasta Akan Disubsidi Setara

KOTA BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan baru terkait jam masuk sekolah mulai tahun ajaran mendatang. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA, akan masuk sekolah lebih pagi.

“Jadi begini di tahun ajaran baru Pemprov Jabar, SD SMP SMA itu sama masuk jam sekolah 6.30 sampai hari Jumat,” ujar Dedi saat menghadiri rapat Paripurna HJB ke-543 di Gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (3/6).

Menurut Dedi, kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan keseharian keluarga. Dengan jam masuk lebih awal, orangtua dapat mengantarkan anaknya ke sekolah sebelum berangkat bekerja.

“Jadi nganter dulu ke sekolah anaknya setelah itu pergi ke kantor, itu kan efektif,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa ini merupakan bagian dari upaya penataan sistem pendidikan di Jawa Barat agar lebih baik.

“Ini bagian bagaimana menata pendidikan kita agar lebih baik dan saya lihat juga sekarang eskalasi anak sudah berubah,” jelasnya.

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sekolah gratis, Gubernur Dedi menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat tersebut, namun menggarisbawahi adanya tantangan khusus di daerah dengan kapasitas anggaran terbatas.

“Putusan MK dilaksanakan saya pikir kalau SD SMP itu nanti yang paling bermasalah dianggap bagi kota tertentu yang APBD nya kecil adalah yang di sekolah swasta yg biayanya mahal,” jelasnya.

Sebagai solusi, Pemprov Jabar akan memberikan subsidi yang adil bagi sekolah swasta agar tidak ada ketimpangan dengan sekolah negeri.

“Kita akan memberikan subsidi setara, misalnya kalau di SDN anak SD itu subsidinya sekian maka di SD swasta pun harus sama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar subsidi pendidikan tidak menciptakan ketimpangan sosial. “Jangan sampai ada subsidi pada satu sekolah itu sangat tinggi mengikuti angka sekolah favorit di kota itu. Akan melahirkan ketidakadilan,” katanya.

Gubernur Dedi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan dasar dan menengah sebagai tanggung jawab negara.

“Secara prinsip dasar pendidikan dasar itu sudah tanggung jawab pemerintah dan kemudian sekarang Pemprov Jabar ingin pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah dengan mengembangkan orang miskin itu sekolah di sekolah swasta gratis. Itu yang akan menjadi orientasi kita, kalau sekolah negeri sudah gratis,” tutupnya. (DR)