KOTA BOGOR — Menyambut Idul Adha 1447 Hijriah, Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Cabang Kota Bogor mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban di wilayah Bogor dan sekitarnya.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi tahun sebelumnya, terutama terkait adanya kelemahan administrasi pada sejumlah pemasok hewan ternak.
Ketua HPPMI Kota Bogor, Sion Toni Samosir, menegaskan bahwa penertiban administrasi kini menjadi fokus utama dalam memastikan kelancaran distribusi hewan kurban tahun 2026.
Ia menyebut, temuan supplier dengan dokumen yang tidak lengkap di masa lalu menjadi pelajaran penting agar konsumen tidak dirugikan, baik dari sisi hukum maupun kesehatan ternak.
“Kami melakukan evaluasi total. Tahun ini, setiap mitra yang masuk dalam ekosistem HPPMI wajib melewati proses audit administrasi yang ketat. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga,” ujar Toni saat ditemui di Sekretariat HPPMI Kota Bogor, Selasa (24/3).
Dorong Prioritas Peternak Lokal
Selain pembenahan administrasi, HPPMI Kota Bogor juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap peternak lokal. Berdasarkan data internal, kebutuhan sapi kurban di Kota Bogor diperkirakan mencapai 8.500 hingga 9.000 ekor, seiring meningkatnya daya beli masyarakat.
Toni meminta Pemerintah Kota Bogor, khususnya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), untuk lebih mengutamakan pasokan dari peternak lokal sebelum membuka akses distribusi dari luar daerah.
