HPPMI Kota Bogor Ungkap Dugaan “Mafia Sapi”, Soroti Jalur Gelap Distribusi Hewan Kurban

KOTA BOGOR — Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kota Bogor merilis laporan investigatif terkait potensi ancaman tersembunyi dalam rantai distribusi hewan kurban di wilayah Kota Bogor. Temuan tersebut mengindikasikan adanya praktik ilegal yang diduga dilakukan oleh jaringan yang disebut sebagai “Mafia Sapi”.

Dalam laporan itu, HPPMI menyoroti modus distribusi ternak dari luar pulau yang masuk melalui jalur non-prosedural dengan memanfaatkan celah biosekuriti. Selain itu, keberadaan lapak-lapak liar di sejumlah titik strategis kota juga dinilai semakin marak tanpa pengawasan ketat dari otoritas terkait.

Ketua HPPMI Kota Bogor, Toni, menyampaikan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan peternak lokal, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat serta menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Ia juga menyinggung minimnya respons terhadap upaya kolaborasi pengawasan yang diajukan pihaknya dalam dua tahun terakhir.

Jalur Gelap Distribusi Sapi dari Luar Pulau

Berdasarkan investigasi lapangan, HPPMI menemukan dugaan masuknya sapi dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali melalui jalur logistik ilegal untuk menghindari pemeriksaan kesehatan wajib. Ternak tersebut diduga ditampung di lokasi tidak resmi sebelum akhirnya didistribusikan ke lapak-lapak pinggir jalan.

“Ada disparitas harga yang tidak wajar. Sapi dibeli dengan harga sangat rendah di daerah asal, diselundupkan tanpa uji laboratorium karantina, lalu dijual dengan harga selangit di Bogor. Ini bukan sekadar persoalan dagang, tetapi risiko bioterorisme penyakit seperti PMK dan LSD yang dibawa masuk secara sengaja demi keuntungan segelintir oknum. Publik harus tahu bahwa tidak semua sapi yang mereka beli memiliki rekam medis yang jujur,” tegas Toni dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/3).

Menjamurnya Lapak Liar di Ruang Publik

Selain jalur distribusi ilegal, laporan tersebut juga mengungkap banyaknya lapak kurban liar yang beroperasi di fasilitas umum tanpa izin dan pengelolaan limbah yang memadai. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan di lapangan.