KABUPATEN BOGOR – Dalam reses anggota Dewan ini, legislator Kabupaten Bogor menginginkan agar setiap anggota dewan tidak hanya turun saja, tetapi betul-betul mengidentifikasi permasalahan, apa yang dirasakan masyarakat dengan dana bantuan Covid-19, yang datanya cukup carut marut agar dapat ditindaklanjuti, diperbaiki dan dibentuknya Pansus Covid. Hal ini seperti yang dituturkan Ridwan Muhibi, Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, pada saat Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, masa persidangan III tahun 2019/2020, di Aula Kecamatan Cibungbulang. (24/6)
Reses tersebut juga dihadiri HM Romli (PPP), M. Rizky, SE (Gerindra), Hj. Nurjanah (Gerindra), Ridwan Muhibi (Golkar), Dian Rosita (PDIP), Usep Saefullah (PAN), Ruhiyat Sujana (Demokrat) dan Lukmanudin Ar-Rasyid (PKB).
Muhibi, mengatakan dibuatnya Pansus Covid menjadi prioritas, karena dana yang begitu besar di Kabupaten Bogor itu nantinya bisa menjadi barometer.
“Pemerintah harus mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat,” ujarnya.
Dalam keterlambatan pendistribusian Bansos dan buruknya bahan pangan yang diterima masyarakat, Muhibi mengaku telah mengantongi data.
“Saya lebih setuju bila Bansos itu berbentuk uang. Ini akan menjadi bahan kajian bagi kami. Jangan sampai Bansos ini menjadi lelucon,” jelas Muhibi.
Sementara itu ditempat yang sama, Ruhiyat Sujana Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Demokrat memaparkan, bahwa kami akan konsentrasi terhadap penanganan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).
“Kami telah memantau di beberapa wilayah terkait beras dan bahan pangan lainnya,” kata Ruhiyat.
Ruhiyat pun mengaku akan membantu Dinas Sosial Kabupaten Bogor terkait pihak penyelenggara penyaluran Bansos.
“Kami sudah memiliki bukti-bukti dari kualitas bahan-bahan bantuan penyaluran,” tutupnya.
(Agil)
