“Kami coba nanti isi kekurangannya, tadi diskusi bisa dilihat ada pemahaman kurang kerja kontruksi dan PBJ. Kedepan akan membuat SOP kecil sebagai pegangan mereka,” tambahnya.
Hery optimis, intuk Kota Bogor lurah ASN akan lebih mudah, beda dengan Kepala Desa (Kades) yang merupakan jabatan politis.
“Kota Bogor sebagai penyangga ibukota bisa menjadi branch march sebagai pengelola dana kelurahan yang baik dan benar,” harap Hery.
Di tempat yang sama, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, kalaupun diakhir dirinya bisa mengantar para lurah bertemu dengan Kejari, Kejari akan membuka peluang komunikasi dikantor dan ini jarang terjadi.
Sehingga menjadi kesenangan sendiri, karena lurah dan camat dalam bekerja akan lebih tenang. Kajari lugas menyampaikan selama tidak ada niat buruk jangan khawatir, tapi jangan merasa berbuat benar tapi ada laporan hingga bisa ‘digoreng’ dan masuk laporan.
“Teknis bukan dilurah, tidak paham kontruksi. Tetapi jangan khawatir selama tidak ada kepentingan pribadi atau apapun, tidak ada rekayasa itu akan bisa. Tetap protokol dilaksanakan, laporan perkembangan harus benar. Tidak asal tanda tangan tapi hasilnya tidak dilihat,” pungkasnya. (*)
