KOTA BOGOR – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Selasa (23/6). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah, salah satunya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tuntutan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin. Menurutnya, mahasiswa tidak meminta program MBG dihentikan, melainkan mendorong adanya perbaikan tata kelola agar pelaksanaannya berjalan lebih baik.
“Mereka tidak mengusulkan penghentian, tapi justru mengevaluasi total program MBG yang dinilai banyak ketidakprofesionalan, banyak kerancuan, yang itu poin pertama,” ujar Jenal saat ditemui di lokasi aksi.
Ia menilai masukan yang disampaikan mahasiswa merupakan hal positif karena dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan dan pengawasan terhadap program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut.
“Mereka mendorong program-program yang ada ini harus benar-benar dievaluasi. Dan secara substansi, saya rasa itu positif. Bagi pemerintah, men-trigger pemerintah untuk fokus penyelesaian mafia-mafia, termasuk tadi ada penyelesaian korupsi juga,” katanya.
Jenal menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor telah membentuk Satgas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengawasi pelaksanaan MBG di wilayahnya. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, sejumlah dapur MBG bahkan telah diberikan sanksi.
“Kemarin kita suspend 4, tutup 2 dapur. Jadi saya tegas bilang ke Satgas bahwa kalau saya menemukan menu tidak sesuai di mana pun, langsung sidak,” tegasnya.
Jenal menambahkan bahwa pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian serius dalam pengawasan dapur MBG.
