“Yang banyak kemarin hasil sidak dari BGN, kurang representatif. IPAL ini sangat penting karena lingkungan, jangan sampai tercemar,” katanya.
Ia menyebut saat ini jumlah SPPG di Kota Bogor mencapai sekitar 138 unit, meskipun data tersebut masih bersifat dinamis karena terdapat dapur yang baru memperoleh izin, mulai beroperasi, hingga yang dikenai sanksi penghentian sementara.
“Total SPPG kurang lebih ada 138 hingga minggu lalu. Kita belum update lagi. Data validnya mungkin nanti cek ke Satgas MBG, karena dinamis,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan pengawasan terhadap SPPG melalui inspeksi mendadak (sidak) secara berkala.
Menurutnya, pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami di DPRD Kota Bogor akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG. Kami juga akan melakukan sidak ke sejumlah SPPG bersama pemerintah daerah untuk memastikan kualitas makanan, kebersihan dapur, serta pengelolaan limbah berjalan dengan baik,” ujar Zenal.
Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama demi menjaga kualitas layanan kepada para penerima manfaat.
“Masukan yang disampaikan mahasiswa harus menjadi perhatian semua pihak. Program yang baik harus terus diawasi dan dievaluasi agar transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya para pelajar sebagai penerima manfaat,” pungkasnya. (DR)
