Kepada Staf Ahli Kepala BNPB, Setiawan pun melaporkan bahwa pihaknya setiap minggu melakukan pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar untuk melaporkan perkembangan maupun kegiatan yang sudah dilakukan dalam menangani COVID-19.
“Kami di Jabar selalu kompak. SDM (Sumber Daya Manusia) di Jabar juga hebat. Dan kami sudah lebih dulu menentukan sembilan indikator untuk level kewaspadaan. Tapi sekarang disesuaikan mengikuti pusat agar satu bahasa (warna),” ucap Setiawan.
Terkait rasio pengetesan, Setiawan berujar, rasio pengetesan metode PCR per 1 juta penduduk di Jabar sudah mencapai 2.135 hingga 19 Juli 2020.
Adapun dari data Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga 22 Juli, sudah terdapat 108.040 sampel PCR yang diperiksa atau setara lebih dari 63 persen dari jumlah pengetesan terhadap contact tracing yang harus dipenuhi.
“Memang (rasio pengetesan PCR) Jabar tidak sebanyak DKI Jakarta, Papua, dan NTB, tapi provinsi lain itu penduduknya tidak sebanyak Jabar. (Penduduk) kami hingga 50 juta orang,” ujar Setiawan.
Sementara itu, Staf Ahli Kepala BNPB Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak lebih dulu menyampaikan permintaan maaf dari Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo karena tidak bisa hadir langsung menyerahkan bantuan.
Komaruddin menambahkan, bantuan dari BNPB ini menjawab permintaan bantuan dari Jabar meski pihaknya belum bisa memenuhi jumlah yang diminta.
“Dari tiga (unit mobil lab PCR) yang diminta, satu dulu (yang diberikan). Nanti mungkin bisa ada lagi,” kata Komaruddin.
