Tata Kelola Kurban di Bogor, HPPMI : “Siaga” Hanya Jargon, Pengawasan Masih Amburadul
Redaksi 27 April 2026 10:09 pm . 1 min read 
Masalah tidak berhenti di situ. Kota Bogor juga belum memiliki pasar hewan permanen, sehingga distribusi ternak cenderung tidak terkendali. Penumpukan hewan hanya terpusat di Rumah Potong Hewan (RPH) dan lapak-lapak musiman yang menjamur di ruang publik tanpa pengawasan memadai.
Situasi ini memperlihatkan absennya perencanaan jangka panjang dalam pembangunan sistem peternakan yang modern dan terintegrasi.
Kebijakan tanpa retribusi untuk administrasi lalu lintas hewan juga menuai kritik. Alih-alih mempermudah, kebijakan ini justru dianggap menghilangkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus melemahkan kontrol terhadap jumlah dan asal hewan yang masuk.
Tanpa sistem administrasi yang kuat, potensi manipulasi data menjadi semakin terbuka lebar.
Di sisi lain, dorongan DKPP agar HPPMI menjadi pelopor penggunaan aplikasi iSIKHNAS justru memperlihatkan lemahnya implementasi internal pemerintah.
“Instruksi agar pihak swasta atau komunitas menjadi pionir digitalisasi menunjukkan bahwa implementasi sistem di level dinas sendiri belum maksimal. Seharusnya pemerintah yang memimpin di depan dengan sistem yang sudah matang, bukan sekadar melempar bola ke peternak,” tulis hasil kritik dalam notulensi tersebut.
Tak hanya itu, strategi “siaga” yang disampaikan DKPP dinilai masih bergantung pada instansi lain, mulai dari kecamatan hingga pemerintah kabupaten. Ketergantungan ini memperlihatkan belum kuatnya otoritas DKPP dalam menjalankan kebijakan secara mandiri.
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !