Transparansi Data Dispora Kota Bogor Dipersoalkan Menjelang Porprov, Publik Hanya Disuguhi Klaim

KOTA BOGOR – Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat yang salah satunya digelar di Kota Bogor, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) diminta membuka data riil pemanfaatan Gelanggang Olahraga (GOR). Tanpa transparansi data, kebijakan olahraga dinilai hanya akan berbasis klaim, bukan fakta lapangan.

Pengamat kebijakan publik, Ferdian Mufti Azis, menilai Porprov seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar perhelatan seremonial. Menurutnya, keberhasilan event olahraga tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi dari dampak kebijakan yang dihasilkan.

“Dispora harus mulai jujur, pertama kepada publik dan kedua kepada dirinya sendiri. Jujur apakah selama ini kebijakan olahraga benar-benar berdampak, atau hanya selesai di laporan,” ujar Ferdian Mufti Azis dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (2/2).

Ia menekankan, kejujuran kebijakan menuntut keberanian untuk mengakui keterbatasan. Dispora, kata dia, perlu menyampaikan data pemanfaatan GOR secara terbuka, mulai dari frekuensi penggunaan, kelompok pengguna, hingga dampaknya terhadap pembinaan atlet dan partisipasi masyarakat.

Tanpa keterbukaan data tersebut, rencana lanjutan pembangunan olahraga dikhawatirkan hanya bertumpu pada asumsi. “Kalau datanya tidak dibuka, publik hanya disuguhi klaim. Secara akademis, kebijakan yang berbasis klaim adalah kebijakan yang rapuh,” tegasnya.

Selain transparansi, Ferdian juga menilai Dispora perlu bersikap progresif dengan meninggalkan pola lama yang berorientasi pada event dan administrasi semata. Ia melihat masih banyak kebijakan olahraga yang berhenti pada penyelenggaraan kegiatan tanpa membangun sistem jangka panjang.

“Progresif itu artinya berani mengubah cara kerja. Bukan hanya menambah event atau bangunan, tetapi merombak cara berpikir,” kata Ferdian.

Menurutnya, sikap birokrasi yang defensif dan merasa cukup karena kegiatan terlaksana justru menghambat kemajuan. Tanpa evaluasi kritis, pengelolaan GOR pasca-Porprov berpotensi mengulang persoalan yang sama.

Dalam konteks rencana lanjutan pembangunan GOR Kota Bogor tahun 2026, Ferdian menegaskan kejujuran dan progresivitas menjadi syarat utama. Dispora perlu menyampaikan secara terbuka apakah fasilitas yang ada sudah dimanfaatkan secara optimal atau belum.

“Jujur dulu, baru bangun. Kalau loncat ke proyek tanpa evaluasi, itu bukan progresif, itu spekulatif,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar indikator kinerja Dispora tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, melainkan manfaat nyata bagi masyarakat. Tingkat utilisasi GOR, pembinaan atlet berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi olahraga warga dinilai lebih relevan sebagai ukuran keberhasilan.

“Warga Bogor tidak hidup dari jargon pembangunan. Mereka hidup dari kebijakan yang bekerja. Kalau Dispora tidak mau jujur dan progresif, maka Porprov dan GOR hanya akan meninggalkan sampah kebijakan yang mahal,” pungkas Ferdian. (DR)