Aksi Mahasiswa Unida Tuntut Pemerintah Tunda Pemindahan Ibukota

KOTA BOGOR – Mencermati dinamika politik nasional yang serba runyam dan bermuara pada kekalahan rakyat akibat pemerintah serta kekuasaan politiknya secara efektif dikendalikan oleh kelompok elit kecil.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor dan elemen rakat sipil menggelar aksi dengan tajuk “Unida Menggugat Istana” sebagai respon atas gagalnya pemerintah dalam mengelola negara di berbagai sektor lantaran tidak mau kembali serta taat dan patuh terhadap UUD Tahun 1945.

Problem mafia yang telah berani memainkan komoditas minyak goreng sehingga berpengaruh pada tersendatnya akses rakyat terhadap minyak goreng karena terdapat kelangkaan dan harga jual yang naik di berbagai daerah, kenaikan PPN yang dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok telah membuat rakyat kecil semakin tercekik oleh keadaan.

Sementara pemerintah tidak mempertimbangkan kenaikan harga tersebut dengan pendapatan rakyat kecil dan rentan pada umumnya, kenaikan BBM non subsidi (pertamax) berimplikasi sosial amat luas, mulai dari kelangkaan BBM subsidi (pertalite) karena masih terdapat kecenderungan bahwa konsumsi BBM bersubsidi terjadi di seluruh kalangan, bukan hanya masyarakat miskin dan rentan.

Akibatnya, banyak subsidi yang diterima masyarakat tidak miskin sehingga tidak adil dan tidak efektif bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ditambah dengan kenaikan harga PPN dan kebutuhan pokok yang berimbas pada daya beli masyarakat yang tertekan telah membuat kondisi sosial politik hari ini serba runyam

Selain itu, peliknya persoalan mengenai persiapan dan pelaksanaan mega proyek Ibu Kota Nusantara yang serampangan dan terkesan ambisius telah membuat negara mengalami sesar pikir dalam membangun jalan pemikiran yang dijadikan basis omong kosong pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta Ke Kalimantan Timur.

Alasan tanah di Kalimantan Timur merupakan tanah tak bertuan, kepadatan penduduk yang tidak merata, krisis air bersih dan konversi lahan terbesar terjadi di pulau Jawa dan alasan yang lainnya tidak dapat dibenarkan seutuhnya menjadi alasan pemindahan Ibu Kota Negara karena pada dasarnya rakyat kecil dan rentan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia saat ini tidak akan diuntungkan.

Serta seharusnya pemerintah saat ini bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ada bukan sebaliknya malah memindahkan Ibu Kota Negara sebagai formula satu-satunya yang syarat akan bentuk-bentuk kerusakan ekologis, konflik agraria, dan kemungkinan dampak buruk lainnya.

Beriringan dengan banyaknya persoalan hari ini yang sudah disebutkan di atas, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Djuanda Bogor dan elemen rakyat sipil menuntut:

1. Menolak kenaikan harga bahan pokok
2. Menolak kenaikan harga BBM
3. Menolak kenaikan harga PPN
4. Usut tuntas dan tindak tegas mafia dibalik kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng
5. Mencabut dan mengkaji ulang UU IKN dan menunda rencana pemindahan ibu kota negara serta memprioritaskan APBN untuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar rakyat terlebih dahulu.
6. Memulihkan krisis sosial ekologi yang terjadi di Jakarta dan Kalimantan Timur. (*)