Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana meminta transparasi soal dana hibah yang diberikan Pemintah Kabupaten Bogor ke Kemenag terkait bantuan Madrasah.
“Harus dijelaskan kepada Publik (masyarakat), Kabupaten Bogor bantuan untuk madrasah jangan sampai hanya program saja namun bentuk transparasi tidak ada,” ujarnya.
Sementara Pemerintah Kabupaten Bogor melalui, Ketua TPP Kabupaten Bogor, Gus Udin mengatakan tidak tahu apa sebenarnya yang dipersoalkan kalangan aktivis Madrasah. Padahal sudah jelas Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun ini sudah menetapkan anggaran 9 miliar untuk rehab Madrasah dan 9 Miliar untuk isentif dan insentif itu tentunya tidak dibisa diberikan langsung kepada guru madrsah karena terbentur aturan.
“Karena bantuan itu tidak bisa langsung diberikan ke Madrsah tapi ke Kemenag sesuai anturan yang ada. Dan bantuan itu sebenarnya sudah menjadi kebijakan Bupati dan kepedulian Bupati meluai RPJMD 2019, jadi saya kira semuanya sudah jelas realisasinya, dan semua itu berdasakan semua elemen madrasah pada saat itu mana yang prioritas,” ujar Gus Udin.
(Agil)
