Anggaran Fantastis Rp120 Miliar Disorot, Mahasiswa Minta Evaluasi Total DPRD Bogor

KABUPATEN BOGOR – Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, pada Senin, 23 Februari 2026.

Aksi tersebut merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. RMB menilai program-program tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Bogor.

“Kami mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100 –120 miliar yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor. Namun pada saat aksi 05 Februari 2026 digelar, tidak ada jawaban maupun klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor terhadap substansi persoalan yang dipertanyakan,” kata Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, Mahdi.

Menurutnya, tidak adanya respons dari DPRD Kabupaten Bogor menjadi preseden buruk dalam praktik akuntabilitas publik serta tidak mencerminkan semangat transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam aksi lanjutan 23 Februari 2026, RMB kembali menegaskan kritik terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system melalui mekanisme Pokir DPRD. Mereka menilai rencana tersebut tidak memiliki urgensi strategis dan dinilai tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan riil daerah.

Mahdi menegaskan bahwa penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah seharusnya berlandaskan prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Pengadaan Videotron melalui Pokir DPRD Kabupaten Bogor tidak menerapkan skala prioritas kebutuhan sektor olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas Mahdi.

Ia menambahkan, penganggaran sebesar Rp120 miliar untuk videotron, mic, dan sound system harus dikaji secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak sektor olahraga di Kabupaten Bogor.

RMB secara tegas meminta agar anggaran Pokir DPRD senilai Rp120 miliar tersebut dibatalkan dan dialihkan ke program yang lebih substantif serta berdampak langsung pada pembangunan olahraga daerah.

Menurut mereka, anggaran itu semestinya difokuskan pada penguatan sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan, pengembangan serta revitalisasi sarana dan prasarana olahraga, hingga peningkatan kesejahteraan atlet yang selama ini dinilai masih minim dukungan.

Mahasiswa juga menilai pembangunan prestasi olahraga tidak bisa ditopang oleh proyek-proyek simbolik, melainkan melalui investasi jangka panjang yang menyentuh kebutuhan struktural dan kesejahteraan pelaku olahraga.

RMB menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui mekanisme Pokir.

Selain itu, RMB juga meminta evaluasi komprehensif terhadap program Posyandu Digital yang dijalankan DPMD Kabupaten Bogor melalui Pokir DPRD dengan anggaran mencapai Rp20 miliar, agar dipastikan tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.

Mereka juga menuntut pembatalan pengadaan videotron dan pengalihan anggaran untuk pembinaan serta kesejahteraan atlet, mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak ada penyimpangan atau konflik kepentingan, serta meminta DPRD Kabupaten Bogor mengembalikan fungsi Pokir sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat secara objektif dan rasional.

RMB turut mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor memprioritaskan anggaran pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta sektor publik lain yang berdampak langsung dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan rakyat.

Aksi demonstrasi tersebut sempat diwarnai pembakaran ban di depan kompleks Pemkab Bogor, sebelum akhirnya dilakukan audiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir anggota Fraksi PKB AY Sogir serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor H. Agus Salim. (*).