
KABUPATEN BOGOR – Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman, pada Senin, 23 Februari 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026. RMB menilai program-program tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat Bogor.
“Kami mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100 –120 miliar yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor. Namun pada saat aksi 05 Februari 2026 digelar, tidak ada jawaban maupun klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor terhadap substansi persoalan yang dipertanyakan,” kata Ketua Resolusi Mahasiswa Bogor, Mahdi.
Menurutnya, tidak adanya respons dari DPRD Kabupaten Bogor menjadi preseden buruk dalam praktik akuntabilitas publik serta tidak mencerminkan semangat transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam aksi lanjutan 23 Februari 2026, RMB kembali menegaskan kritik terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system melalui mekanisme Pokir DPRD. Mereka menilai rencana tersebut tidak memiliki urgensi strategis dan dinilai tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan riil daerah.
Mahdi menegaskan bahwa penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah seharusnya berlandaskan prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pengadaan Videotron melalui Pokir DPRD Kabupaten Bogor tidak menerapkan skala prioritas kebutuhan sektor olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas Mahdi.
Ia menambahkan, penganggaran sebesar Rp120 miliar untuk videotron, mic, dan sound system harus dikaji secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak sektor olahraga di Kabupaten Bogor.
Bangun Rumah, Renovasi Rumah dan Pekerjaan Sipil Lainnya YA ASPRO AJA
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau !