KABUPATEN BOGOR — Dugaan korupsi yang kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendapat sorotan tajam dari tokoh Bogor, Bayu Syah Johan. Ia menilai kemunculan kasus serupa menunjukkan adanya persoalan yang berulang dan membutuhkan penegakan hukum secara tegas.
Bayu mengaku prihatin karena dugaan praktik korupsi di Kabupaten Bogor kembali menjadi perhatian publik. Menurut dia, sejumlah kasus yang pernah terjadi semestinya menjadi pelajaran agar praktik serupa tidak kembali berulang.
Ia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan tegas sesuai harapan masyarakat, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak mana pun.
Menurut Bayu, ketegasan dalam proses hukum penting untuk menciptakan efek jera sekaligus mencegah praktik korupsi kembali terjadi.
Sorotan Bayu juga tertuju pada dugaan praktik upah pungut yang dinilainya berpotensi merugikan masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut menjadi semakin serius jika dikaitkan dengan besarnya APBD Kabupaten Bogor yang mencapai belasan triliun rupiah.
Bayu menyebut masyarakat sebenarnya mengetahui adanya alur pengumpulan uang jasa dari para kontraktor, termasuk dugaan tambahan persentase yang pada akhirnya dapat membebani masyarakat.
“Jika dihitung, itu bukan satu atau dua miliar, tapi bisa ratusan miliar. Dan saya tidak tahu itu uang siapa,” ujarnya Senin (24/8).
Meski menyoroti dugaan praktik tersebut, Bayu menegaskan dirinya meyakini Bupati dan Wakil Bupati Bogor merupakan sosok yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Ia menilai keduanya tidak mungkin terlibat dalam praktik korupsi.
Bayu beralasan, latar belakang keduanya yang pernah menjadi ketua DPRD dan pengusaha tambang membuatnya menilai tidak ada alasan bagi mereka untuk menerima uang yang berasal dari praktik haram.
Selain persoalan dugaan korupsi, Bayu turut menyoroti pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor. Menurutnya, pembangunan masih lebih banyak terkonsentrasi di kawasan Cibinong dan Babakan Madang.
Sementara itu, sejumlah wilayah di bagian timur, barat, dan kawasan lainnya dinilai belum memperoleh perhatian pembangunan yang seimbang.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berskala besar dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Bayu juga meminta kualitas pembangunan menjadi perhatian serius. Ia mencontohkan sejumlah proyek jalan yang disebutnya mengalami kerusakan hanya beberapa bulan setelah selesai dikerjakan.
Menurut dia, pembangunan tidak cukup hanya mengejar kuantitas, tetapi harus memperhatikan kualitas, ketahanan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Bayu meminta KPK mengerahkan tenaga profesional untuk mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi di Kabupaten Bogor. Ia kembali menekankan pentingnya proses penegakan hukum dilakukan tanpa intervensi.
Bayu mengungkapkan, dirinya bersama sejumlah tokoh masyarakat sebelumnya pernah dijanjikan ruang untuk memberikan masukan terkait pembangunan daerah. Namun, hingga kini ruang tersebut belum terealisasi.
“Masukan itu sebenarnya sangat berharga agar korupsi tidak terjadi lagi di Kabupaten Bogor,” tutup Bayu. (DR)
