Headline Bogor | Bupati Bogor Ajak Pemprov DKI Ikut Berperan Lestarikan Kawasan Puncak

KABUPATEN BOGOR – Pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) Kementerian ATR/BPN Tahun 2021, Bupati Bogor, Ade Yasin dengan tegas mengatakan, menyelamatkan secara masif Puncak dari komersialisasi adalah keharusan, Cisarua, Senin (8/11)

Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat. Hadir pimpinan daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta dari Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, dan Sukabumi.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, kawasan Puncak itu punya fungsi kehutanan, fungsi perkebunan. Dan ia meminta kepada pemerintah pusat, fungsi-fungsi hutan ini dikembalikan, karena khawatir ketika kita terlalu lepas, terlalu mengkomersialisasikan, terlalu asyik, akhirnya malah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana dan lain-lain.

“Kita harus bersama-sama melakukan perlindungan di sini, hutan-hutan di sini, kebun-kebun di sini, dikembalikan fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Insyaallah kalau semua dikembalikan secara masif, saya kira Puncak akan selamat. Tentunya, tanpa mengurangi esensi pariwisata, pariwisata alam seperti tea walk, cross country kan menarik juga, tanpa harus membangun bangunan kokoh dan betonisasi,” ujar Ade.

Ade menambahkan, wilayah Puncak itu terdiri dari Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua. Kebutuhan RTH nya seharusnya 55%, tapi seiring berkembangnya kawasan Puncak, sulit sekali untuk sampai 50%. Yang HGU nya habis, tidak terawat, tidak dipelihara, terlantar, harus cepat-cepat diambil alih negara, yang jelas fungsinya dikembalikan kepada fungsi awalnya. Jika hutan, fungsi harus hutan, tidak lagi dieksploitasi untuk hal-hal yang memang lebih kepada sifatnya komersial.

“Jadi kami juga perlu berkolaborasi dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota lain untuk sama-sama mengawasinya. Alhamdulillah hari ini hadir ada tiga provinsi dan kota-kota yang terdekat seperti Depok, Bekasi, Tangerang, Cianjur, Sukabumi, nah ini harus kerjasama, kalau tidak akan sulit mengawasinya,” kata Ade.

Ade menerangkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan Puncak. Karena dampaknya dari Puncak pasti ke Jakarta. Pemkab Bogor minta juga DKI Jakarta agar berperan terhadap pelestarian lingkungan. Soal keterbatasan kawasan RTH yang sebelumnya sempat dibahas, mereka bisa punya RTH di Bogor.

“Karena kan Bogor itu penyangga ibu kota. Jadi RTH nya di Bogor, tidak masalah sebetulnya. RTH yang memang tidak diapa-apakan hanya khusus untuk penghijauan. Sebetulnya dalam pelestarian lingkungan itu tidak ada batas wilayah, karena lingkungan itu milik kita semua. Itu saya kira juga salah satu upaya penyelamatan,” terang Ade.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra menjelaskan, Kementerian ATR/BPN telah menginisiasi fasilitasi penanaman pohon dan pembangunan sumur resapan di Kawasan Puncak, dengan konsep perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan penanaman ini simbolik, kita mau menghutankan lagi kawasan Puncak. Hari ini secara simbolik, kita juga jalan kaki atau tea walk. Hari ini juga berkumpul Wagub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan dari daerah sekitar Bogor juga hadir dalam upaya penyelamatan kawasan Puncak lebih masif.

Ia melanjutkan, seluruh Direktur Jenderal (Dirjen) kami juga hadir disini, dari IPB University dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) juga bergabung. Yang paling kongkrit untuk Puncak ya menanam pohon, memang problemnya disitu. Kedua dalam jangka panjang kita beresin tata ruangnya, intinya kita kerja kolaboratif. (*)