CBA Soroti Konflik Palm Boko dan Sentul City, Desak BPK Audit Investigasi

Sementara itu, Corporate Communication PT Sentul City Tbk, Febryan, menegaskan bahwa perusahaan memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor.

“Terkait isu sengketa lahan dengan Saudara Ozzy Sudiro (Palm Boko) di Desa Bojong Koneng, kami menegaskan bahwa PT Sentul City Tbk menguasai dan memiliki bukti kepemilikan surat yang sah secara hukum berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) resmi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Febryan mengatakan, seluruh perolehan lahan perusahaan telah melalui prosedur hukum sejak era 1990-an dan dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Menurutnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun surat oper alih garapan bawah tangan tidak otomatis membuktikan kepemilikan tanah.

“Sesuai ketentuan hukum pertanahan nasional, SHGB merupakan bukti hak tertinggi dan sah yang diakui oleh negara. Penguasaan fisik tanpa alas hak yang sah di atas lahan SHGB perusahaan merupakan bentuk illegal occupation yang dapat berkonsekuensi hukum,” tandasnya.

Menanggapi desakan CBA agar BPK melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan perusahaan, Febryan menyatakan Sentul City terbuka terhadap pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

“Terkait desakan tersebut, kami menegaskan bahwa pihak Sentul City sangat terbuka dan kami siap mengikuti seluruh prosedur serta aturan hukum yang berlaku,” ungkap dia.

Ia juga menjelaskan bahwa penjaminan aset tanah bersertifikat kepada pihak ketiga merupakan praktik bisnis yang sah dan diatur dalam hukum penjaminan utang melalui Hak Tanggungan.

“Penjaminan aset justru membuktikan bahwa kepemilikan atas tanah tersebut sah secara legal formal sehingga diakui oleh lembaga keuangan dan perbankan,” pungkasnya. (*)