KOTA BOGOR – Koordinator BEM se-Bogor, M. Aditiya Abdurahman sebagai fasilitator kampus yang terafiliasi di Bem Se Bogor yang juga representasi dari Koordinator Isu Pendidikan dan Infrastukutur yang teridiri dari kampus STKIP Muhammadiyah, Universitas Pakuan, IPB dan Universitas Djuanda ingin memastikan permohonan audiensi dari BEM Se-Bogor pada tanggal 5 April yang membahas seputar persolan Pendidikan dan Infrastuktur di Kota Bogor.

“Mengingat surat yang kita berikan tidak direspon secara serius oleh Pemerintah Kota Bogor hal ini mencederai komitmen Walikota Bogor dengan Aliansi Bem sebogor yang tertera pada Kontrak sosial yang telah dibuat pada masa debat kandidat paslon walikota dan wakil walikota Bogor,” ujar Aditiya.

Sesuai penyampaiannya, M. Aditiya Abdurahman menduga ada hal yang tidak diinginkan diranah pendidikan dan infrastuktur dikota Bogor karena persoalannya belum ada perkembangan yang signifikan di sektor tersebut.

Baca Juga  KPU Kota Bogor Sebut 79 Persen Bacaleg Harus Perbaikan Dokumen

“Hal ditolaknya surat audiensi seusai dengan keterangan resepsionis pemerintah Kota Bogor karena berbeda staf Walikota dan Wakil Walikota. Saya menilai staf dan jajaran pemkot tidak melakukan fungsi koordinasi dengan baik,” tambah Aditiya.

Untuk itu, Koordinator Aliansi BEM Se-Bogor mendesak DPRD segera menginterpelasi persoalan Pendidikan dan Infrastuktur di kota Bogor. “Kami menghimbau seluruh pimpinan BEM yang terafiliasi di BEM Se-Bogor untuk menanggapi hal ini dengan seksama dan membuat eskalasi secara besar-besaran karena gerakkan mahasiswa telah dipandang buruk dan tidak dilayani sebagaimana mestinya,” tandasnya. (*)