Bupati Cianjur, Herman Suherman mengungkapkan, pertemuan ini begitu penting demi pembangunan jalur Puncak 2, yang lebih penting lagi adalah pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi dari bawah.
“Dulu wilayah Cipanas itu ramai wisatawan, sekarang sepi, karena mau ke Cianjur dari Jakarta, Puncak macet, dari Bandung mau ke Cianjur juga macet, dari Sukabumi juga macet, sehingga kami di Kabupaten Cianjur sangat terdampak dengan sepinya wisatawan,” ungkap Herman.
Herman menuturkan, untuk kebijakan ganjil genap, Kabupaten Cianjur setuju, terima kasih kepada Kementerian Perhubungan bahwa kebijakan ganjil genap ini dikecualikan untuk warga Cianjur asalkan memperlihatkan KTP.
Selanjutnya, Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bram Hertasning mengatakan, masalah Puncak sudah menjadi perhatian pusat karena kemacetannya semakin lama dianggap dapat mempengaruhi pada hal-hal lain, disamping itu ekonomi dan pariwisata Puncak perlu juga mendapat perhatian.
“Kami melakukan beberapa kali rapat koordinasi untuk menemukan titik temu. Terakhir difasilitasi Ditjen Perhubungan Darat, kami juga mengundang warga Puncak. Jadi solusi yang kita ambil adalah mencari titik temu, tetap memperhatikan pariwisata dan perekonomian Puncak, tapi kemacetan lalu lintas juga ada solusinya, karena yang kita takutkan jika macet kita biarkan, justru bisa mempengaruhi perekonomian dan pariwisata Puncak,” ujarnya.
Soal ganjil genap, lanjutnya, di tengah kontroversinya, ini memang sudah menjadi kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah terintegrasi untuk wilayah aglomerasi. Garis besarnya soal ganjil genap kita bekerjasama dengan Kepolisian.
“Diskresi kepolisian berlaku, ketika ganjil genap diberlakukan tapi kondisi di lapangan memerlukan manajemen rekayasa lalu lintas, kami berikan kebebasan Kepolisian melakukan diskresi, seperti penerapan sistem satu arah atau one way,” katanya.
