Headline Nasional | Fraksi PKS DPR RI Tandatangani Usulan Pansus Jiwasraya

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina kembali meminta Kementrian BUMN agar mendorong Jiwasraya segera membayarkan kewajibannya kepada nasabah pemegang polis. Rabu, 15 Januari 2020, Fraksi PKS Kompak menandatangani usulan pansus Jiwasraya.

“Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran pembayaran pemegang polis ini merupakan masalah hati nurani bangsa, bahwa negara kita turut hadir dan bertanggung jawab atas segala permasalahan yang disebabkan institusi di lingkungannya,” tutur Nevi.

Pada awal pembahasan kasus Jiwasraya yang dibawa ke DPR pada 5 Desember 2019 lalu, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyampaikan laporan dari berbagai analisa yang ia dapat pada forum Rapat Dengar Pendapat Umum bahwa investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar ini bisa menimbulkan potensi gelembung (bubble). Bahkan catatan BPK pun menyatakan hal yang sama. Harga saham beberapa perusahaan akan melonjak terus walaupun keuangan perusahaan ini tidak begitu baik kondisi yang berpotensi merugikan Jiwasraya.

“Kasus Jiwasraya ini semakin hari kok semakin memanas saja. Bila pemerintah dengan cepat menangani kasus ini, tentunya tidak akan serumit ini penanganannya. Secara logika, bila dijalankan dengan tepat, Jiwasraya ini mestinya tidak sampai rugi. Saya secara pribadi menyarankan kepada pemerintah agar ada fokus penyelesaian penyelamatan dana nasabah selain proses hukum yang sedang berjalan. Bangsa kita sangat diuji pada keadilan yang akan di terapkan untuk menyelesaikan kasus jiwasraya ini,” ucap Nevi.