GMBI Kota Bogor Dukung Penataan Parkir dan PKL, Tekankan Dampak ke PAD

KOTA BOGOR – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menerapkan parkir berbayar dan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah jalan.

Ketua GMBI Kota Bogor, Rukmana, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan transparan.

“Kami mendorong dan mendukung ini agar memberikan kontribusi ke penerimaan asli daerah (PAD) baik pengelolaan retribusi parkir ataupun pedagang serta bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Rukmana dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Menurutnya, selama ini pengelolaan retribusi parkir maupun penarikan dari PKL dinilai belum memiliki regulasi yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian di lapangan.

“Sementara ini kan tidak pernah ada regulasi yang jelas. Siapa yang pegang ini, yang mengutip PKL ini siapa? Untuk itu kami mendukung program ini, agar jelas,” katanya.

Ia menambahkan, langkah penertiban dan pembenahan tersebut harus mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan PAD secara signifikan.

“Jadi kami mendukung sepenuhnya program pembenahan dan penertiban ini, yang harus ada sisi positifnya untuk Pemerintah Kota Bogor, jadi PAD-nya naik, dan harus dikelola dengan baik,” tegasnya.

GMBI berharap kebijakan ini nantinya disertai dengan aturan yang tegas serta sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan kepastian bagi para pedagang dan pihak terkait lainnya. (DR)