GMKI Bogor Ingatkan Pemkot Tidak Reaktif Tanggapi Aksi Vandalisme Mahasiswa

KOTA BOGOR – Aksi vandalisme yang dilakukan sekelompok mahasiswa saat menyampaikan aspirasi di Balaikota Bogor menuai perhatian publik. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Bogor mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar tidak bersikap reaktif dalam merespons peristiwa tersebut.

Ketua GMKI Cabang Bogor, Rosinar, menilai bahwa aksi coretan dinding tidak bisa langsung dipandang sebagai tindakan kriminal semata. Ia menyebut, sejarah Indonesia juga pernah mengenal ekspresi serupa saat memperjuangkan kemerdekaan.

“Hanya mengingatkan saja, kebetulan masih di bulan kemerdekaan. Ketika Indonesia merdeka, kabar kemerdekaan kita dulu diekspresikan dalam bentuk coret-coretan di dinding. Tan Malaka menggerakkan anak-anak muda di kota-kota besar untuk ‘menggoreskan’ pekikan kemerdekaan di tembok-tembok jalanan dan gedung-gedung,” kata Rosinar dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Menurutnya, vandalisme dalam sebuah aksi lebih tepat dimaknai sebagai luapan kekecewaan akibat ruang dialog yang tertutup.

“Pemkot jangan buru-buru memberi label negatif pada anak-anak mahasiswa. Itu hanya ekspresi spontan, meski memang kurang tepat. Pemerintah seharusnya lebih melihat substansi tuntutan mereka ketimbang reaktif pada bentuk luarnya,” tegas Rosinar.

Ia juga mengingatkan bahwa sikap reaktif dengan ancaman hukum justru bisa memperuncing ketegangan. Sebaliknya, pemerintah diminta membuka ruang dialog agar energi kritis mahasiswa bisa disalurkan secara konstruktif.

“Kalau Pemkot bisa duduk bersama, mengajak bicara, bahkan melibatkan mereka dalam diskusi kebijakan publik, maka energi kritis mahasiswa bisa menjadi mitra yang produktif. Jangan justru dibenturkan dengan pendekatan represif,” tambahnya.

Rosinar menegaskan bahwa aksi mahasiswa pada dasarnya lahir dari semangat idealisme untuk memperjuangkan nasib masyarakat. Vandalisme, menurutnya, hanya simbol dari kekecewaan ketika jalur formal dianggap tidak efektif.

Ia berharap Pemkot lebih tenang dan menahan diri, serta mengedepankan komunikasi yang sehat agar hubungan dengan kelompok mahasiswa tetap harmonis. Kritik, kata Rosinar, seharusnya dilihat sebagai bentuk partisipasi publik yang perlu dirangkul, bukan ditertibkan secara represif. (DR)