KABUPATEN BOGOR – Banyaknya ketidak cocokan data penerima bantuan terdampak Novel Corona Virus Desease (COVID-19) yang berasal dari pendataan tahun 2015, membuat para Kepala Desa, serta Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sangat direpotkan dengan adanya Verval Validasi.
Hal itu terungkap dalam acara Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Dapil IV masa persidangan III tahun 2019-2020. Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. ( 24/6 ).
“Sekarang ada validasi dan verifikasi tingkat desa supaya lebih valid artinya harus di kawal di tingkat desanya, untuk kegiatan sosial ada validasi dan verifikasi jadi ini tingkat desa se- kabupaten Bogor nanti sampai bulan – bulan ini, nanti data tersebut sampai ke tingkat nasional,” Kata M. Romli, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor kepada Headlinebogor.com
Romli mengatakan, Data yang di validasi, ketidakcocokan data berharap dapat segera terselesaikan antar instansi sehingga setiap bantuan dapat tersalurkan dan tidak salah sasaran.
“Yang sekarang menggunakan data lama, yang berasal dari BPS, BPS by pass langsung ke Jakarta kita engga dikasih data, kita punya data di Dinas Sosial, data tingkat kemiskinan ada di Dinas Ketahaman Pangan, masing-masing punya data dengan tolak ukur yang berbeda satu sama lain, misal Dinas Ketahannan Pangan, dia bisa makan atau tidak, kalau dari dinsos, dia rumahnya seperti apa kan berbeda-beda,” Ujarnya.
“Mudah mudahan perbaikan data ini menjadi rujukan bagi dinsos, untuk kemudian dalam memberikan bantuan apa pun tidak salah datanya dan tetap sasaran, seluruh indonesia sedang perbaikan data, untuk tingkat desa terakhir bulan juni, lanjut tingkat kabupaten provinsi hingga pusat, data yang digunakan akan sama karena yang sekarang beda-beda,” pungkasnya.
(Agil)
